Dokter Joni Wahyuhadi Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Jatim memaparkan sejumlah program lanjutan penanganan Covid-19 di Jawa Timur.
Dia sampaikan program itu ketika mewakili Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim yang tidak bisa mengikuti seminar daring bersama Achmad Yurianto Jubir Pemerintah.
Ada 10 program lanjutan penanganan Covid-19 di Jatim. Pertama, sosialisasi kriteria kesembuhan pasien Covid-19 sesuai pedoman WHO: 10 hari setelah gejala atau tiga hari tanpa gejala.
Program kedua yakni mengoptimalkan tes PCR sesuai pedoman WHO, diutamakan untuk pasien PDP dan orang dalam pemantauan (ODP) sehingga lebih tertarget.
Ketiga, meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, khususnya di Surabaya Raya. Dalam presentasinya, secara spesifik dia jabarkan untuk Surabaya dan Gresik.
Pemprov Jatim mendorong peningkatan Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada (BDH) Surabaya menjadi 250 bed sehingga siap menjadi RS Rujukan di Surabaya Barat.
Selain itu, Joni yang juga Dirut RSUD Dr Soetomo mengatakan, rumah sakit yang dia pimpin juga akan meningkatkan kapasitas dari 232 bed menjadi 500 bed.
Gresik, menurutnya, perlu perhatian khusus untuk rumah sakit yang bisa menampung pasien bergejala sedang dan berat. RS Ibnu Sina, kata dia, saat ini sedang meningkatkan kapasitas.
Pemprov Jatim pun saat ini juga mendorong agar RS Semen Gresik dan Petrokimia Gresik dapat menjadi RS Rujukan pasien Covid-19 untuk gejala ringan dan sedang.
Program peningkatan kapasitas rumah sakit ini, kata Joni, seiring dengan upaya Pemprov Jatim menyiapkan sistem rujukan rumah sakit satu pintu (one gate system).
Nantinya, sistem rujukan satu pintu itu akan terintegrasi dalam sebuah aplikasi yang akan dikomandani Pangkogabwilhan II dari Rumah Sakit Darurat Jalan Indrapura Surabaya.
Joni bilang, meski jumlah kesembuhan pasien semakin meningkat, tapi langkah antisipasi kelebihan kapasitas rumah sakit di Jatim perlu tetap dilakukan. Terutama di Surabaya Raya.
“Jatim, masalahnya di Surabaya Raya. Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Kalau kita lihat, Surabaya Raya ini 82,1 persen semua masalah yang ada di Jatim,” katanya, Senin (6/7/2020).
Dalam kesempatan yang sama Joni juga menyampaikan pandangannya, bila masyarakat Surabaya Raya masih belum siap menerapkan protokol kesehatan, pembatasan bisa diterapkan lagi.
“Saya kira, untuk Surabaya Raya, kalau tidak siap menerapkan protokol kesehatan, nanti dokter Windu akan memberikan masukan, kita akan kembali ke restriksi (pembatasan),” katanya.
Tidak hanya itu, dia bilang bahwa Perwali dan Perbup belum cukup untuk memberikan sanksi lebih tegas kepada masyarakat yang masih melanggar protokol kesehatan.
“Perlu peraturan daerah. Ini sedang dilakukan pendekatan, karena Perda ini kaitannya dengan DPRD. Sehingga walaupun tidak PSBB tapi peraturannya bisa dibuat lebih tegas lagi,” katanya.
Adapun program lanjutan keempat penanganan Covid-19 di Jatim adalah meningkatkan peran Kampung Tangguh Semeru dan Kampung Tangguh Jogo Suroboyo dalam hal tracing dan isolasi.
Kelima, dengan memperbanyak ruang isolasi/observasi untuk orang tanpa gejala (OTG), baik berupa hotel maupun rumah singgah, seperti yang telah dibantu Kemenko PMK.
Beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) meninjau salah satu hotel di Surabaya untuk tujuan tersebut.
Program keenam, Pemprov Jatim akan tingkatkan kemampuan RS Darurat Jalan Indrapura yang sebelumnya hanya untuk pasien gejala ringan dan sedang bisa untuk pasien gejala berat.
“Dalam perkembangannya, kami melihat RS Darurat Wisma Atlet di Jakarta, di Indrapura kami kembangkan ICU transisional,” kata Joni dalam forum tersebut.
Dia bilang, ada beberapa kasus yang dirawat di rumah sakit yang mengalami penurunan kondisi dengan sangat cepat. Tanpa ICU, menurutnya, penanganan bisa terlambat.
Saat ini, Joni memaparkan bahwa RS Darurat di Jalan Indrapura sudah merawat 330 pasien. Ada 217 pasien yang sembuh tanpa ada pasien yang meninggal.
“Sampai hari ini tidak ada kematian. Hanya ada tiga pasien kami rujuk untuk terapi hemodialisis. Hari ini bed sudah tambah 200. Kami juga mulai melibatkan KKN mahasiswa,” ujarnya.
Pemprov Jatim, kata Joni, juga akan menyusun clinical guideline dan mengembangkan pelayanan berbasis riset baik terapi plasma convalescent dan obat Avigan di program ketujuh.
Program kedelapan adalah langkah yang sudah disinggung di atas, yakni penyiapan one gate system rumah sakit rujukan di Jawa Timur yang dikomandoi di Poskodalmed Indrapura.
Lalu program kesembilan yakni pelibatan mahasiswa KKN, seperti dia sebutkan di RS Darurat, dalam memonitor pasien secara elektronik atau tidak secara langsung.
Terakhir, masuk dalam program lanjutan poin kesepuluh yang dipaparkan Joni, Gugus Tugas Covid-19 Jatim akan menyuport maksimal Gugus Tugas Pusat.(den/iss)