Wagub Jatim: Kami Juga Pengen Punya LRT

Pemerintah Provinsi Jawa Timur lebih memilih mendorong pembangunan transportasi publik yang memadai daripada melakukan pembatasan kendaraan bermotor atau menerapkan ganjil genap.

Itu yang disampaikan Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Jawa Timur saat menghadiri pembukaan Gaikindo Indonesian Internasional Auto Show (GIIAS) 2019 beberapa waktu lalu.

Tidak membatasi kendaraan, karena menurut Emil, masyarakat Jawa Timur masih perlu melakukan mobilitas. Sebab, wilayah Provinsi Jawa Timur ini cukup luas: 48 ribu kilometer dengan sebaran penduduk yang juga luas.

“Penduduknya tidak hanya memusat di Surabaya saja. Saya ke Jember, ternyata penduduknya banyak di Selatan. Artinya mobilitas masih diperlukan. Penyediaan publik transport yang penting di kawasan Surabaya metropolitan,” ujarnya.

Berangkat dari temuannya itu, Emil dan Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim menginginkan keberadaan transportasi publik semacam light rapid transit, (lintas rel terpadu/LRT/kereta cepat ringan).

“Kami juga pengen, lihat Palembang punya, Jakarta baru meresmikan. Surabaya wis wayahe nopo mboten untuk LRT ini? Kalau bicara master plan kereta, kementerian perhubungan sudah menyadari bahwa di Surabaya ini penting,” ujarnya.

Beberapa waktu lalu, sudah ada beberapa pihak yang melakukan studi kelayakan trasnportasi publik di Jawa Timur. Beberapa di antaranya, bahkan merupakan badan usaha asal luar negeri.

Ada JICA perusahaan transportasi Jepang yang melakukan penelitian bertajuk Surabaya Urban Development Projects (SUDP). Hasilnya menyatakan, transportasi publik paling sesuai di Surabaya adalah LRT.

Lalu ada Societe Nationale des Chemins de fer Francais (SNCF) Perusahaan Kereta Api asal Prancis yang melakukan studi kelayakan, LRT dengan jalur atas (elevated) yang paling sesuai untuk Jawa Timur.

Terakhir, ada EFW lembaga atau perusahaan asal Jerman yang menyatakan transportasi publik yang diperlukan adalah LRT yang mengintegrasikan wilayah Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo hingga Mojokerto.

Sayangnya, dalam hal koordinasi mengenai ini, masih ada salah satu kepala daerah yang wilayahnya bakal dilewati LRT belum merespons rencana ini. Mengenai hal ini, Emil enggan berkomentar.

“Jangan bicara soal kendala dulu lah. Toh kementerian perhubungan sudah menyadari, (LRT) di Surabaya ini penting,” katanya. Ditanya soal respons Risma Wali Kota Surabaya, dia mengatakan, Risma tentu memerlukan dukungan semua pihak.

“Tentu beliau (wali kota Surabaya) butuh dukungan dari kita semua. Selama semua pihak mau bekerja sama, mau membuka komunikasi, saya yakin, pasti akan ada solusinya,” ujarnya.

Sebelumnya, Fattah Jasin Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur mengatakan, hasil studi yang dilakukan menyatakan setidaknya dibutuhkan biaya antara Rp7-8 triliun untuk pembangunan LRT di Jawa Timur.

Belum ada wacana mengenai skema pembiayaan. Namun Pemprov Jatim sudah berharap LRT ini bisa terwujud dengan dukungan semua pihak.(den/ipg)