Suko Widodo, pengamat politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menilai pemerataan anggaran pembangunan lebih penting dan mendesak dibanding pemindahan ibu kota negara Indonesia.
“Jadi yang perlu itu anggaran pembangunan Jakarta harus dikurangi dan dialihkan ke luar Jakarta. Sehingga daerah kebagian kue pembangunan. Jangan semua anggaran negara dikelola di Jakarta,” ujarnya kepada suarasurabaya.net, Selasa (30/4/2019).
Pengalihan tersebut, kata Suko, bisa melalui kebijakan pembangunan kementrian yang dibawa ke daerah. Misalnya, Departemen Kehutanan bisa membuka kantor di Kalimantan atau Kementerian Budaya dan Pariwisata membuat aktivitas di daerah utama seperti Bali atau Jogjakarta.
“Pemindahan itu membawa konsekuensi banyak. Biaya banyak, insfrastruktur butuh dana dan waktu. Yang mendesak adalah soal pembangunan wilayah. Jadi kalaupun toh ibukota pindah Kalimantan, apakah Papua akan maju?” kata dia.
“Jadi sekali lagi ini bukan salahnya Jakarta jadi ibukota, tapi pengelolaan yang berbagi dengan daerah yang tidak jalan,” tambahnya.
Sebelumnya, Joko Widodo Presiden hari ini, Selasa (30/4/2019), kembali menegaskan keseriusannya untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke luar Pulau Jawa.
Pernyataan itu disampaikan di sela kunjungan kerja ke PT KMK Global Sports, di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten.
Menurut Jokowi, ada tiga daerah yang potensial menjadi ibu kota negara pusat pemerintahan pengganti Jakarta, satu diantaranya adalah Kalimantan.(iss/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
