Presiden: Lokasi di Penajem Paser Utara Sangat Ideal untuk Ibu Kota Negara

Joko Widodo Presiden, hari ini, Selasa (17/12/2019), meninjau langsung lahan yang nantinya menjadi ibu kota negara, di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Rombongan RI 1 menuju ke lokasi yang berada di kawasan konsesi hak pengusahaan hutan (HPH) PT ITCI, menggunakan kendaraan roda empat.

Waktu tempuh dari Kota Balikpapan sekitar 3 jam dengan kontur jalan aspal yang naik turun khas pegunungan. Sedangkan pemandangan di sisi kanan dan kiri sepanjang jalan pepohonan.

Memasuki Kecamatan Sepaku, laju 10 mobil Toyota Hiace yang ikut dalam rangkaian RI 1 mulai terganggu karena jalanan yang dilalui licin akibat guyuran hujan.

Sementara, mobil Toyota Land Cruiser yang ditumpangi Presiden dan Isran Noor Gubernur Kalimantan Timur terus melaju tanpa terpengaruh jalan yang licin.

Ada sedikit isiden kecil waktu mobil yang ditumpangi rombongan menteri mendadak slip di tanjakan, dan tidak bisa melanjutkan perjalanan menuju ‘Titik Nol’ ibu kota negara, di Puncak Bukit Sudharmono.

Dengan terpaksa, Erick Thohir, Tito Karnavian, Pramono Anung, dan Basuki Hadimuljono turun dari mobil, kemudian berjalan di atas tanah yang becek ke arah mobil pengganti.

Sesudah insiden itu, mobil rombongan wartawan tidak jadi naik sampai puncak, karena mempertimbangkan faktor keamanan.

Sekitar satu jam kemudian, Jokowi Presiden yang sudah selesai meninjau lokasi pusat pemerintahan mendatang, memberikan keterangan kepada wartawan.

Menurutnya, Penajam Paser Utara sangat ideal untuk ibu kota negara.

“Jelas lokasinya sangat mendukung sekali untuk sebuah smart city, komplek city, dan green city. Kontur pegunungan seperti ini sangat bagus, bukan menyulitkan. Kalau arsitek atau urban planner diberi sebuah kawasan naik turun bukit pasti akan senang. Lihat saja nanti, desainernya pasti senang sekali,” ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden menjelaskan, lahan seluas 256 ribu hektare akan dipakai dan dicadangkan untuk kawasan ibu kota negara baru.

Dari luas area tersebut, 56 ribu hektare akan dipakai untuk kawasan inti, dengan kawasan pemerintahan seluas 5.600 hektare.

Mengenai penentuan lokasi Istana Kepresidenan, Jokowi bilang nantinya akan ditentukan sesudah desain gagasan diputuskan kemudian digambar secara detail, yang diperkirakan akan selesai dalam waktu 6 bulan.

Presiden berharap pada pertengahan tahun 2020, pembangunan infrastruktur sudah mulai dikerjakan.

Dari sisi regulasi, Presiden menyebut pemerintah akan segera mengajukan rancangan undang-undang (RUU) terkait ibu kota negara baru kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Draf RUU Sudah disiapkan, nanti Januari segera dimasukkan,” ucapnya.

Sementara itu, terkait bentuk pemerintahan ibu kota negara baru, Presiden menjelaskan akan dibahas Pemerintah bersama dengan DPR.

“Beberapa alternatif memang bisa nanti provinsi, bisa juga dalam bentuk kota. Ini beberapa alternatif yang nanti segera diputuskan nanti antara pemerintah dengan DPR,” lanjutnya.

Kemudian, proses pemindahan ibu kota negara nantinya akan dilakukan oleh Badan Otorita Ibu Kota (BOI). Presiden mengatakan, pembentukan badan otorita direncanakan akhir bulan Desember 2019.

“Badan Otorita rencananya akhir bulan ini tetapi kalau terlambat, ya paling insya allah awal Januari, sudah selesai. Sudah selesai semua,” katanya.

Sampai sekarang, Presiden belum memutuskan siapa yang akan memimpin Badan Otorita Ibu Kota. Menurutnya, hal itu menyangkut sebuah gagasan besar, sehingga harus dipikirkan secara matang.

“Itu nanti yang mau diputuskan, sebab itu tidak harus cepat-cepat diputuskan karena menyangkut sebuah gagasan besar, menyangkut sebuah perencanaan besar, menyangkut sebuah pendanaan besar. Jadi, jangan dipikir gampang dan enak begitu. Ini pemikiran yang tidak mudah,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Jokowi menegaskan lokasi yang akan dibangun menjadi ibu kota negara baru/pusat pemerintahan bukan hutan alami.

Justru pembangunan ibu kota bertujuan untuk memperbaiki lingkungan di Penajam Paser Utara.

Sehubungan dengan itu, Presiden sudah memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membangun kebun bibit seluas 100 hektare, yang nantinya menampung jutaan bibit tanaman.(rid/iss/ipg)