KPK: Pendapatan Daerah Belum Optimal karena Sistem Masih Manual

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, masih banyak daerah yang belum mampu mengoptimalkan pendapatan, terutama dari sektor pajak daerah. Begitu juga manajemen aset daerah yang belum tertata dengan baik.

Basaria Panjaitan Wakil Ketua KPK mengatakan, salah satu penyebab masih belum optimalnya pendapatan daerah dan manajemen aset daerah ini karena kurang baiknya pemetaan pendapatan dan aset, serta sistem yang masih manual.

“Faktanya, sistemnya (yang digunakan pemerintah daerah, red) masih manual. Tidak terpetakan. Banyak (warga/pengusaha, red) yang seharusnya menjadi wajib pajak, belum diambil (pajaknya oleh pemerintah, red),” katanya di Gedung Negara Grahadi, Selasa (23/4/2019).

KPK, kata dia, berkomitmen membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan daerah dan manajemen aset yang lebih baik. Salah satunya dengan melakukan pendampingan melalui program seperti yang dilakukan Pemprov Jatim.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama sejumlah bupati dan wali kota di Jawa Timur, Selasa (23/4/2019) pagi tadi, menandatangani kerja sama optimalisasi pendapatan daerah dan penertiban barang milik daerah di Gedung Negara Grahadi.

Melalui program kerja sama ini, Basaria berharap kepala daerah mulai berupaya memaksimalkan pendapatan daerahnya. Terutama dari pajak seperti pajak hotel yang menurutnya paling cepat, pajak parkir, restoran, tanah dan lain-lain.

Basaria juga menekankan pentingnya penerapan sistem digital dalam optimalisasi pendapatan dan manajemen aset daerah, serta menjadikan sistem itu berbasis dalam jaringan (daring/online). Tujuannya, agar masyarakat bisa mengawasi.

“Sistem digital ini sudah menjadi ranah strategis nasional dalam pemerintahan kita yang sekarang. Semua harus turun transparan dan online. Karena dengan cara ini saja masyarakat juga bisa mengawasi secara langsung,” ujarnya.

Dengan sistem daring, masyarakat bisa ikut secara langsung mengawasi berapa pemasukan daerah setiap saat. Sistem yang transparan ini, kata Basaria, menjadi sangat penting untuk menghilangkan praktik korupsi di Indonesia.

“Kuncinya pada transparansi. Semua terbuka, semua bisa mengawasi. Sehingga ada saling kontrol satu sama lain. Kalau semuanya sudah transparan, maka celah kemungkinan korupsi menjadi semakin kecil,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur berharap, rapat kordinasi lintas intansi Pemprov Jatim dan Pemkab/Pemkot itu membuka kemungkinan konektivitas antar-organisasi perangkat daerah (OPD).

“Tidak hanya antar-OPD Pemprov, tapi juga dengan OPD di pemerintahan kabupaten/kota. Sehingga nanti terbuka pintu menuju optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset daerah dengan baik,” ujarnya.(den/dwi/rst)