Fadli Zon Wakil Ketua DPR RI Fraksi Partai Gerindra menilai listrik padam yang terjadi Minggu (4/8/2019) kemarin tanpa peringatan dan pemberitahuan, bahkan tanpa penjelasan sebelumnya, menunjukkan ciri-ciri negara salah urus.
Menurut Fadli, akibat padamnya listrik tersebut kerugian terjadi dimana-mana.
“Ini merupakan ciri-ciri dari sebuah negara yang salah urus. Menurut saya harus ada orang yang bertanggungjawab, karena telah menimbulkan kerugian yang besar di masyarakat. Kerugian material, kerugian non material, kerugian waktu, termasuk di bidang usaha,” ujar Fadli di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2019).
Kata Fadli, semua yang tergantung dengan listrik yang berhubungan dengan digital, perbankan, ATM dan lainnya, pasti mengalami kerugian yang besar.
“Saya kira ini adalah satu peristiwa yang tidak bisa dianggap kecil. Karena itu harus ada yg bertanggung jawab, misalnya direksi PLN nya atau siapa yang bertanggungjawab mengenai urusan itu harus dimintai pertanggungjawabannya, nggak bisa dianggap angin lalu saja. Seolah-olah ini suatu kecelakaan,” tegas Fadli.
Menurut Fadli, padamnya listrik bisa menjadi perhatian dunia, karena berdampak besar dan bisa merusak kredibilitas pemerintah.
“Ini juga menjadi perhatian dunia ya, karena mempunyai dampak yang sangat besar dan sangat berbahaya. Ini juga sangat merusak kredibilitas pemerintah, apa masih sanggup? masa urus listrik aja gak becus. Ini kan bukan di jaman 20 atau 30 tahun lalu ketika kita masih bukan negara G20. Mana ada di negara G20 ada mati listrik yang kaya gini kecuali ada satu yang luar biasa, misalnya ada gempa bumi atau ada apa gitu atau kecelakaan di luar kontrol,” jelasnya.
Jadi, menurut Fadli, harus ada yang dimintai pertanggungjawaban khususnya BUMN yang menangani listrik ini.
Soal PLN yang akan beri kompensasi dengan mengurangi tagihan atas kejadian kemarin, Fadli mengatakan, sebaiknya PLN tidak asal bicara saja.
“Ya jangan cuma ngomong doang, karena masyarakat telat sedikit saja membayar listrik kan langsung dicabut. Menurut saya kalau mau kompensasinya seperti di negara lain yaitu direksi PLN nya mengundurkan diri. Sehingga ada satu iklim orang itu mempunyai tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Kan diberi amanah untuk itu,” kata dia.
“Listrik ini kan sudah seperti nyawanya sebuah negara. Kalau negara gak ada listriknya ya kaya apa? Dan ini sampai berjam-jam begitu, dan mempengaruhi komunikasi bahkan sampai ke sistem komunikasi kan. Kita juga sulit berkomunikasi, handphone whatsapp dan sosial media lainnya,” kata Fadli.
Soal Jokowi justru heran mengapa listrik bisa padam, Fadli menegaskan kalau seorang presiden tidak boleh heran saja.
“Ya kan nggak boleh heran dong, harus dipanggil, ini kan kalau penyelenggaranya heran gimana rakyat, saya kira harus seperti yang saya sebutkan tadi, harus ada yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Fadli mengatakan, PLN tidak bisa mintaa maaf begitu saja, karena masalah listrik padam secara luas ini adalah masalah serius.
“Nggak bisa lah kalau semuanya pakai minta maaf. Saya kira ini masalahnya serius karena dampaknya besar , luas ke beberapa sektor dan juga terutama di bidang ekonomi dan juga tingkat kepercayaan masyarakat. Kalau ada perbaikan kan pasti diberitahu dong misal jauh-jauh hari, kalau ada perbaikan ini akan dimatikan listrik se jawa dari jam sekian sampai jam sekian, masyarakat kan bisa antisipasi. Ini kan gak ada itu semua,” tegasnya.
Soal Jokowi Presiden sudah menyampaikan kecewa kepada PLN, Fadli menilai yang harusnya kecewa itu rakyat, bukan Presiden.
“Masa presiden kecewa, gak boleh. Presiden itu eksekutor. Rakyat kecewa terhadap PLN. Kalau presiden itu memberhentikan direksi PLN, mengangkat yang baru. Itu bukan statement presiden, itu statement rakyat kalau kecewa itu,” pungkas Fadli.(faz/tin/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
