Banyuwangi Diusulkan Jadi Ibu Kota Negara, Bupati Anas: Siap dan Cocok

Abdullah Azwar Anas Bupati Banyuwangi merespon positif adanya dukungan pemindahan ibu kota negara ke daerahnya. Salah satunya, usulan dari Arum Sabil Koordinator Tampung Aspirasi Masyarakat Indonesia (Pustari).

Dalam hal ini, Anas mengaku siap apabila Kabupaten Banyuwangi masuk dalam daftar kandidat Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang baru. Menurutnya, Banyuwangi memiliki kriteria yang layak untuk dijadikan ibu kota atau pusat pemerintahan negara.

“Saya kira itu sudah lama, banyak orang telpon kepada saya. Kenapa Pak Anas kok nggak usulkan Banyuwangi menjadi ibu kota? Kita kan gak enak sebagai orang Jawa,” kata Anas, Selasa (7/5/2019).

Selain memenuhi kriteria, kata dia, Banyuwangi juga memiliki beberapa keuntungan. Pertama, Banyuwangi memiliki tanah milik negara dengan luasan hingga puluhan ribu hektare. Sehingga tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk membeli tanah.

“Dan andaikan pindah ke Banyuwangi, itu tidak usah beli tanahnya. Di sekitar Glenmore, terus PTPN XII sampai Kalitlepak dan lain-lain itu milik PTPN,” kata Anas.

Kemudian terkait cadangan air dan kesejukan, Banyuwangi memiliki cadangan yang ideal. Karena dikelilingi oleh tiga Taman Nasional yang sudah masuk dalam daftar cagar biosfer dunia UNESCO. Banyuwangi juga dekat dengan pantai.

“Kalau ditarik garis tengah ke Kalimantan tengah pun Banyuwangi juga tidak jauh. Saya hitung kemarin, jarak penerbangan Banyuwangi-Jakarta dengan Banyuwangi-Kalimantan Tengah lebih dekat ke Kalimantan Tengah,” katanya.

“Jadi kalau Banyuwangi diminta oleh kementerian dan pihak terkait saya kira siap dan cocok. Saya mendukung, mudah mudahan Bappenas yang mengusulkan bukan hanya Arum Sabil. Saya kira kalau pilihannya Jawa, InshaAllah tidak keliru kalau Banyuwangi,” katanya.

Sebelumnya, Arum Sabil Koordinator Nasional Pusat Tampung Aspirasi Masyarakat Indonesia (Pustari ) mengusulkan pemindahan ibu kota negara di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dia menilai, kabupaten tersebut memenuhi persyaratan kelayakan menjadi pusat ibu kota negara Republik Indonesia.

“Berdasarkan hasil FGD yang digagas oleh Pustari di berbagai daerah di Indonesia telah merekomendasikan Kabupaten Banyuwangi untuk dipertimbangkan sebagai pusat ibu kota negara menggantikan Jakarta,” kata dia, dilansir Antara.

Ia pun mengapresiasi, rencana pemerintah untuk melakukan relokasi pusat ibu kota negara karena memang kondisi Jakarta saat ini sudah tidak lagi memenuhi standar kelayakan sebagai pusat ibu kota negara. Salah satunya, karena kepadatan penduduk yang melampaui ambang batas kelayakan.

“Penataan kota dan insfrastruktur tranportasi sulit dilakukan, kalau pun bisa maka membutuhkan waktu dan biaya tinggi, kemudian kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas tranportasi mengakibatkan stres dan tekanan psikologis masyarakat yang melintasi jalan tranportasi ibu kota Jakarta,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, pada musim hujan maka banjir akan selalu menjadi bencana rutin tahunan bagi sebagian masyarakat ibu kota negara Jakarta. Bahkan berdasarkan data yang dihimpun Pustari menyebutkan diperkirakan dalam waktu 34 tahun ke depan wilayah DKI Jakarta yang memiliki luas 661,5 kilometer persegi akan tenggelam.

“Gagasan Presiden Joko Widodo memindahkan pusat ibu kota negara adalah sebuah kebijakan untuk peradaban dan masa depan bangsa di mata dunia,” katanya.

Pustari, lanjut dia, mengusulkan Banyuwangi sebagai alternatif ibu kota negara Indonesia karena dinilai layak dan memiliki luas 5.782 km2 dan sebagian ada tanah negara yang jumlahnya mencapai puluhan ribu hektare yang tentunya minim persoalan sosial dan biaya dalam pembebasannya.

“Ketinggian tanah dari permukaan air laut 0 – 1000 meter dan ada di titik tengah di antara seluruh kepulauan Indonesia, serta Kabupaten Banyuwangi rata-rata kepadatan penduduk 300 jiwa/ km2 ,” ucap Arum Sabil yang juga Wakil Ketua Umum Jaringan Kiai Santri Nasional.

Ia menjelaskan Banyuwangi juga memiliki kekayaan sumber mata air yang tidak sekedar bersih tapi sehat untuk dikonsumsi manusia karena didukung oleh keutuhan hutan yang selalu terjaga kelestariannya, bahkan kota yang dikenal dengan “Sunrise of Java” itu dikenal bebas polusi udara dan salah satu penghasil oksigen terbaik di Asia.

“Di bidang transportasi, Banyuwangi memiliki bandara yang bisa dikembangkan menjadi bandara internasional dan memiliki pelabuhan yang kedalaman lautnya bisa disandari kapal-kapal besar,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, jalur kereta api sejak zaman Belanda sudah tersambung melintasi sepanjang Pulau Jawa dan dalam waktu dekat akan tersambung dengan jalan tol dari Kabupaten Probolinggo ke Banyuwangi.

“Keindahan alam Banyuwangi serta keragaman seni budaya merupakan daya pikat tersendiri di mata internasional, sehingga Banyuwangi layak dijadikan pusat ibu kota negara Republik Indonesia. Apalagi bersebelahan dengan Pulau Bali,” ujarnya.

Arum Sabil berharap pemerintah mengkaji ulang rencana pemindahan pusat ibu kota negara keluar Pulau Jawa di Palangkaraya karena Palangkaraya memiliki luas sekitar 2.679 km2 dan sebagian tanahnya lahan gambut, serta didominasi lapisan kandungan batubara yang rawan terjadinya kebakaran dan terbatasnya sumber air yang sehat untuk diminum. (ang/iss/ipg)