Usai Pelantikan Anggota Parlemen, Kelompok Mahasiswa kembali Gelar Aksi Unjuk Rasa di Sekitar Gedung DPR

Sekitar seribuan orang massa dari berbagai kelompok mahasiswa, siang hari ini, Selasa (1/10/2019), kembali berunjuk rasa di sekitaran Gedung DPR/MPR, kawasan Senayan, Jakarta.

Aksi demonstrasi dimulai beberapa saat sesudah prosesi pengucapan sumpah jabatan anggota DPR, DPD dan MPR RI periode 2019-2024 berlangsung.

Pantauan suarasurabaya.net di lokasi, sampai pukul 15.30 WIB, kelompok massa yang rata-rata memakai jaket almamater kampusnya, terbagi menjadi empat kelompok.

Selain membawa bendera, massa aksi juga membentangkan spanduk berisi tuntutan antara lain supaya DPR membatalkan revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), kecaman, bahkan makian yang dialamatkan kepada Anggota DPR RI.

Mereka bergandengan tangan, sambil berjalan di Jalan Gerbang Pemuda, melewati Kantor Pusat TVRI dan Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, lalu mengarah ke pintu gerbang utama Gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto.

Aksi tersebut langsung membuat jalanan macet total. Kendaraan roda dua dan roda empat tidak ada yang bisa melewati kerumunan massa.

Polisi anti huru-hara yang sudah lengkap dengan peralatan pengamanannya, menjaga di pinggir jalan. Polisi Lalu Lintas tidak bisa berbuat banyak untuk merekayasa lalu lintas, di tengah ramainya aksi unjuk rasa.

Sementara itu, Jalan Gatot Soebroto serta Jalan Tol Dalam Kota arah Semanggi, dan arah Tomang-Grogol, Jakarta Barat yang ada di depan pintu gerbang utama Gedung DPR/MPR RI, ditutup aksesnya oleh aparat keamanan.

Massa aksi juga tidak diizinkan menyampaikan pendapat di depan pintu gerbang utama Gedung DPR/MPR RI. Hal itu dilakukan untuk menghindari terulangnya aksi perusakan fasilitas di Gedung Parlemen, Senayan.

Sampai pukul 15.45 WIB, massa yang datang ke Jalan Gerbang Pemuda, terpantau semakin banyak jumlahnya, dan penyampaian pendapat masih berlangsung tertib.

Sekadar informasi, aksi massa besar-besaran kelompok mahasiswa, pelajar dan elemen masyarakat di sekitaran Gedung DPR/MPR RI, sudah mulai dari hari Senin (23/9/2019).

Selain menuntut pembatalan revisi UU KPK, para peserta aksi menuntut DPR membatalkan proses pengesahan Rancangan Kitab Undan-Undang Hukum Pidana (KUHP), RUU Pertanahan, dan beberapa RUU yang dinilai mengandung pasal-pasal bermasalah. (rid/iss/ipg)