Joko Widodo Presiden menginginkan Indonesia punya alat utama sistem senjata (alutsista) modern, berteknologi mutakhir, serta bersandar pada industri dalam negeri.
Dengan begitu, Indonesia sebagai negara besar yang terdiri dari 17 ribuan pulau, bisa menjadi kekuatan regional yang disegani di kawasan Asia.
Pernyataan itu disampaikan Presiden, siang hari ini, Jumat (22/11/2019), dalam forum rapat kabinet terbatas membahas kebijakan pengadaan alutsista, di Kantor Presiden, Jakarta.
Di hadapan Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jokowi menyampaikan tiga poin arahan. Pertama, pengembangan industri alutsista harus jelas peta jalannya (roadmap), serta melibatkan BUMN dan swasta sehingga bisa mengurangi ketergantungan impor.
Kedua, memastikan alih teknologi dari setiap pengadaan alutsista. Sehingga, ke depan Indonesia bisa memproduksi alutsista sendiri hasil kerja sama dengan negara lain.
Presiden juga mengingatkan, jangan sampai pengadaan alutsista orientasinya penyerapan anggaran belanja, atau sekadar mencari proyek.
“Alih teknologi dari setiap pengadaan alutsista mau pun kerja sama dengan negara lain harus dipastikan diperkuat, dan jangan lagi orientasinya penyerapan anggaran, apalagi orientasinya sekadar proyek. Yang seperti itu harus distop,” ujar Presiden.
Arahan ketiga, Jokowi Presiden secara khusus meminta Prabowo Subianto Menteri Pertahanan memperhitungkan perubahan teknologi alutsista yang begitu cepat.
Menurut Presiden, hal itu penting untuk menghindari pembelian alutsista yang ketinggalan zaman, dan tidak cocok untuk menghadapi peperangan di era teknologi yang semakin canggih.
Dalam rapat kabinet terbatas itu, selain Menteri Pertahanan, hadir juga Sri Mulyani Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro Menristek Kepala Badan Riset Inovasi Nasional, Nadiem Makarim Mendikbud, Agus Suparmanto Menteri Perdagangan, Eric Thohir Menteri BUMN, dan Marsekal Hadi Tjahjanto Panglima TNI. (rid/tin/ipg)