Surat Frontal untuk Presiden Lewat Moeldoko

Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal (Frontal) bersurat kepada Presiden RI soal keluh kesah mereka mengenai persoalan yang mereka hadapi dengan aplikator (Gojek dan Grab) yang mereka anggap nakal.

David Walalangi Humas Frontal menitipkan surat ini kepada Jenderal Purnawirawan Moeldoko Staf Kepresidenan RI, Senin (25/3/2019), saat Moeldoko menghadiri sebuah acara di sebuah hotel di Surabaya.

Setelah berupaya melobi ajudan Moeldoko dengan cukup alot, David akhirnya berhasil menemui Moeldoko dan berbincang langsung dengan Staf Kepresidenan RI itu serta menitipkan surat Frontal kepada Joko Widodo Presiden.

Kepada suarasurabaya.net David menceritakan, dia sempat ditanya Moeldoko, “Apa itu aplikator nakal?” Dia menjelaskan, aplikator nakal adalah aplikator transportasi online di Indonesia yang memberlakukan tarif sangat rendah.

David juga menjelaskan, aplikator ini, baik Gojek maupun Grab, melakukan suspend (penghentian atau skors) secara sepihak sehingga masyarakat Jawa Timur tidak dapat menghidupi keluarganya sebagai driver online.

“Tolong sampaikan kepada Bapak Presiden agar Masyarakat Jawa Timur, khususnya yang bekerja sebagai driver online, baik R2 maupun R4, dipantau, Pak. Agar masalah ini segera selesai,” tutur David menceritakan lagi yang dia sampaikan ke Moeldoko.

Adapun isi surat kepada Presiden itu lebih banyak menjelaskan tentang gerakan Frontal turun ke jalan yang diikuti puluhan ribu driver online di Jawa Timur pada 19 Maret 2019 lalu serta beberapa tuntutan dan masalah yang mereka hadapi.

Beberapa poin latar belakang aksi yang mereka lakukan pada 19 Maret lalu, yang disampaikan Frontal di dalam surat itu, di antaranya tentang rendahnya tarif ojek maupun taksi online yang diterapkan oleh perusahaan aplikator.

Selain itu, tentang masih dibukanya pendaftaran driver online baik R2 maupun R4 oleh aplikator sehingga menurut para driver Frontal mengakibatkan suplai dan permintaan (supplay and demand) tidak seimbang.

Mereka juga mengeluhkan penerapan suspend oleh aplikator kepada driver di Jawa Timur tanpa alasan yang transparan, tidak adanya open suspend (pembukaan suspend oleh aplikator), dan tidak transparannya aplikator dalam perjanjian kemitraan.

“Melalui surat ini, kami yang tergabung dalam Frontal meminta agar presiden menyeriusi keadaan masyarakat Jawa Timur yang mencari nafkah sebagai driver online agar dapat sejahtera dengan tarif wajar dan pendaftaran driver online dihentikan,” katanya.(den/iss)