Sistem Pengungsian Khusus untuk Antisipasi Bencana Merapi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah menyatakan sistem pengungsian yang akan diterapkan dalam menghadapi bencana Merapi, di antaranya menggunakan fasilitas shelter dan desa paseduluran.

“Yang bisa digunakan adalah tempat umum yang tertutup, seperti balai desa, tempat ibadah, aula, rumah penduduk. Kalau sekolah tidak boleh digunakan karena untuk kegiatan belajar mengajar,” kata Nur Tjahtjono Suharto Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Klaten, di Klaten, Jumat (8/2/2019).

Ia mengatakan untuk rumah warga yang bisa digunakan, salah satunya yang dalam kondisi kosong.

Menurut dia, jika mengikuti standar layak luas ruangan 3 meter persegi/orang, khusus untuk shelter tersebut diperkirakan setiap titiknya hanya bisa digunakan untuk sekitar 250 orang.

Padahal jumlah warga yang berasal dari tiga desa yang masuk kawasan rawan bencana (KRB) mencapai ribuan. Sebagai rincian, jumlah warga Desa Sidorejo sekitar 4.000 orang, Desa Balerante mendekati 3.000 orang, dan Tegalmulyo sekitar 3.000 orang.

Oleh karena itu, mengingat keterbatasan shelter tersebut warga mengusulkan adanya “desa paseduluran”.

“Untuk jumlahnya bertambah, dari 15 desa menjadi 25 desa penerima. Kami juga intens untuk memastikan siapa berbuat apa dan bagaimana. Sudah ada koordinasi antara pemerintah desa setempat dengan desa penerima,” katanya dilansir Antara.

Sementara itu, terkait arahan pengungsian, pihaknya mengikuti rekomendasi dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG).

“Harus ada perintah dulu, kalau perintahnya adalah menurunkan (mengungsikan, red) warga ya kami ikut. Kalau belum ada arahan ya jangan dilakukan karena ini menyangkut ketenangan dan ekonomi masyarakat,” katanya.

Terkait hal itu, pihaknya juga melibatkan relawan lokal Merapi. Menurut dia, para relawan sudah terlatih untuk mengarahkan warga jika sewaktu-waktu terjadi bencana.(ant/tin)