Resmi Dilantik, Gubernur Minta Kepala Daerah Sampang dan Kota Probolinggo Segera Koordinasi dengan DPRD

Bupati dan Wakil Bupati Sampang terpilih serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo terpilih telah dilantik di Gedung Negara Grahadi, Rabu (30/1/2019).

Selamet Junaidi dan Abdullah Hidayat secara resmi menjabat Bupati dan Wakil Bupati Sampang setelah melewati proses pemungutan suara ulang Pilkada Sampang 2018.

Demikian halnya Hadi Zainal Abidin dan Moch Soufis Subri yang resmi menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo untuk masa jabatan 2019-2024.

Soekarwo Gubernur Jawa Timur yang melantik kedua pasangan kepala daerah ini berpesan agar mereka segera berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota (DPRD) setempat.

Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu, meminta mereka untuk segera menyampaikan visi dan misi secara jelas sebagai rancangan program ke depan.

“Kerja sama eksekutif dan legislatif itu menentukan manajemen pemerintahan menuju kesejahteraan. Kalau mereka bisa menyelesaikan dengan musyawarah mufakat, sangat bagus, sehingga masyarakat tidak terbebani,” ujarnya setelah pelantikan.

Masyarakat akan terbebani apabila, akibat kerja sama yang buruk antarkedua lembaga ini, misalnya, APBD tidak segera disahkan. Menyebabkan pembangunan yang tidak berjalan akan membebani masyarakat.

“APBD seharusnya diketok November, sehingga ketika Januari banjir sudah bisa mengeruk got. Tapi belum bisa, APBD belum selesai, ini kan masalah serius terhadap hak masyarakat yang harus diatasi,” ujarnya.

Karena itulah, dengan segera berkoordinasi dengan DPRD setempat, dia berharap setelah pelantikan kepala daerah Sampang dan Probolinggo ini, masalah koordinasi seperti itu tidak terjadi.

Selain dengan DPRD, Pakde Karwo juga menyarankan agar kedua pasangan kepala daerah bersilaturahmi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), baik dengan kepolisian, kejaksaan, juga dengan TNI.

Kedua pasangan kepala daerah, baik Sampang maupun Probolinggo, telah dilantik dan diambil sumpahnya di Gedung Negara Grahadi.

Satu hal yang juga diharapkan oleh Pakde Karwo, Gubernur Jawa Timur yang segera mengakhiri masa jabatannya bulan depan, mereka dapat menjaga integritas.

“Tetep kami ingatkan. Karena masalah ini (korupsi dan lain sebagainya,red) bukan masalah pelayanan publik, tapi ada pada lingkaran pengambilan keputusan. Ada pada penggunaan APBD, yang mana ini masalah integritas,” ujarnya.

Masalah integritas, kata dia, tidak bisa dikontrol. Karena itulah, sebelum pelantikan dimulai, Pakde Karwo mengaku sudah sempat ngobrol dengan kedua pasangan calon untuk mengingatkan hal ini.(den/dwi)