Presiden Setujui Usulan Membangun Istana Kepresidenan di Tanah Papua

Joko Widodo Presiden, siang hari ini, Selasa (10/9/2019), menerima 61 orang tokoh Papua dan Papua Barat, di Istana Negara, Jakarta.

Para tokoh yang mewakili unsur adat, gereja, organisasi, akademisi, dan pemuda Tanah Papua, kompak memakai ikat kepala khas yang berhiaskan bulu burung aneka warna.

Pertemuan itu merupakan salah satu upaya yang diinisiasi pemerintah, dalam rangka akselerasi mewujudkan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

Turut mendampingi Presiden, antara lain Pratikno Menteri Sekretaris Negara, Wiranto Menkopolhukam, Retno Marsudi Menteri Luar Negeri, Budi Gunawan Kepala Badan Intelijen Negara.

Pada pertemuan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban itu, Abisai Rollo ketua rombongan tokoh Tanah Papua menyampaikan sepuluh permintaan kepada Jokowi.

Salah satunya, adalah keinginan supaya ada Istana Kepresidenan di Bumi Cendrawasih. Kalau ada kantor di Papua, lanjut Abisai, nantinya kedatangan Presiden bukan lagi dalam rangka kunjungan kerja, tapi berkantor di Papua.

Untuk mewujudkan itu, Abisai yang merupakan kepala adat di Tanah Tabi, Port Numbay, dan daerah perbatasan Indonesia-Papua Nugini, rela menyumbangkan 10 hektare tanah miliknya di Jayapura.

Mendengar permintaan tersebut, Jokowi Presiden merasa tersentuh berdiskusi sebentar dengan para menteri yang mendampingi, sebelum memutuskan.

“Tadi saya bicara dulu dengan menteri, supaya keputusannya tidak keliru. Kalau saya setuju tapi nggak ada anggarannya gimana? Jadi, mulai tahun depan (2020) istana kepresidenan akan dibangun di Papua,” ucap Jokowi yang langsung disambut tepuk tangan meriah para tokoh Tanah Papua, Selasa (10/9/2019), di Istana Negara, Jakarta.

Selain meminta pembangunan Istana Kepresidenan, ada beberapa permintaan lagi yang diajukan para tokoh Papua dan Papua Barat kepada Presiden.

Yaitu, minta pemekaran lima wilayah adat di Provinsi Papua dan Papua Barat. Kemudian, meminta Presiden membentuk Badan Nasional Urusan Tanah Papua.

Mengenai pemekaran, Presiden mengatakan harus ada kajian sebelum memutuskan. Tapi, mantan Gubernur DKI Jakarta itu bilang, kalau pun ada pemekaran, paling tidak dua atau tiga daerah, tidak sebanyak lima seperti yang diminta.

Sedangkan untuk pembentukan Badan Nasional Urusan Tanah Papua, Jokowi bilang perlu melakukan kajian terlebih dahulu.

Lalu, mereka meminta supaya ada pejabat eslon 1 dan eslon 2 asal Tanah Papua di kementerian dan lembaga pemerintah.

Kemudian, mereka minta Presiden menerbitkan Instruksi Presiden untuk pengangkatan pegawai honorer asal Tanah Papua menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Terkait permintaan itu, Presiden berjanji akan menggunakan kewenangannya supaya BUMN dan perusahaan swasta besar untuk menerima sarjana asal Papua yang baru lulus.

“Untuk tahap awal, paling tidak seribu orang yang akan diterima di BUMN dan perusahaan swasta,” kata Jokowi.

Sementara, untuk PNS, Presiden akan menginstruksikan supaya ada penempatan pejabat eselon 1 sampai eselon 3 asal Papua di provinsi lain.

“Kalau tidak lewat percepatan memang agak sulit, karena persaingan (mengisi jabatan) sangat ketat. Saya mendengar banyak keluhan seperti itu, khususnya dari daerah luar Pulau Jawa,” tegasnya.

Selanjutnya, para tokoh Papua mendesak pemerintah mengajukan usulan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, supaya masuk dalam Program Legislasi Nasional tahun 2020.

Permintaan berikutnya, supaya pemerintah membangun asrama nusantara di seluruh kota, wilayah, dan menjamin keamanan mahasiswa asal Papua. 

Selain itu, para tokoh Tanah Papua meminta percepatan pengoperasian Palapa Ring Timur Papua, dan membentuk Lembaga Adat Perempuan dan Anak Papua.

Mengenai Lembaga Adat Perempuan dan Anak Papua, Presiden setuju dan sangat mendukung. Lalu, untuk Palapa Ring, Jokowi menegaskan proyek itu akan selesai akhir tahun 2019. (rid/dwi)