Presiden Instruksikan Pemerintah Daerah Berperan Mempermudah Akses Keuangan untuk Masyarakat

Joko Widodo Presiden mendorong pemerintah daerah mempercepat akses keuangan masyarakat, baik akses untuk menabung di bank mau pun mendapatkan pinjaman/kredit.

Untuk menabung, Presiden mendorong supaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lebih gencar mengedukasi anak-anak SD, SMP sampai SMA/SMK sederajat, untuk menabung dan mengakses perbankan.

Sedangkan urusan kredit, Jokowi meminta pemerintah daerah meningkatkan efektivitas berbagai program pembiayaan, salah satunya Bank Wakaf Mikro yang sementara ini baru ada di 55 pondok pesantren.

Karena, berdasarkan data yang dipegang Presiden, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih tergolong rendah, sekitar 35 persen. Sedangkan inklusi keuangan baru sekitar 75 persen.

“Intinya kami ingin mengajak seluruh daerah mendorong masyarakat untuk bisa akses keuangan. Itu harus dipercepat baik urusan menabung, dan urusan mengakses kredit,” kata Jokowi sebelum membuka Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), dan Silaturahmi Nasional Bank Wakaf Mikro, Selasa (10/12/2019), di Hotel Mulia, Jakarta.

Turut hadir dalam acara tersebut, antara lain Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan, dan Pratikno Menteri Sekretaris Negara.

Kemudian, ada Perry Warjiyo Gubernur Bank Indonesia, Wimboh Santoso Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Ketua Komisi XI DPR RI, gubernur dan kepala daerah kabupaten/kota, serta pengurus Bank Wakaf Mikro.

Lebih lanjut, Jokowi Presiden menginstruksikan kepala daerah dan kepala dinas untuk membangun kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Dengan begitu, para pelaku UMKM bisa mengakses pembiayaan keuangan perbankan, tanpa perlu menggunakan agunan.

“Yang pemerintah pusat inginkan, (pemerintah) daerah ikut mendorong, membantu masyarakat untuk bisa mengakses pembiayaan, dengan cara membuat kelompok-kelompok usaha jumlahnya semakin besar semakin baik, carikan saluran ke perbankan, carikan KUR. Itu tugas daerah,” tegasnya.

Untuk UMKM, lanjut Jokowi, Pemerintah juga punya Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar) yang plafon anggarannya mencapai Rp32 triliun.

Sekarang, tercatat ada 5,9 juta nasabah PNM Mekaar, dengan pengambilan kredit maksimal Rp10 juta per nasabah.

Walau tergolong pembiayaan nominal kecil, Presiden mengapresiasi program tersebut karena angka kredit macet PNM Mekaar sangat rendah, di bawah satu persen.

Selain itu, Presiden menyebut ada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tahun 2020 plafon anggarannya mencapai Rp190 triliun, dan akan meningkat sampai Rp325 triliun tahun 2024 untuk membiayai UMKM.

Jokowi mengungkapkan, urusan pembinaan UMKM, Indonesia sekarang ada di posisi keempat dari 11 negara ASEAN, di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand.(rid/tin/rst)