Joko Widodo Presiden, Rabu (4/12/2019), memimpin rapat kabinet terbatas membahas pengelolaan cadangan beras pemerintah di Kantor Presiden, Jakarta.
Di hadapan jajaran terkait yang hadir, Jokowi menegaskan supaya pemerintah punya data ketersediaan produksi beras dalam negeri yang akurat dan terkonsolidasi.
Data tersebut antara lain mencakup luas bahan baku lahan sawah di Indonesia, dan data riil mengenai produksi beras.
“Saya harapkan data produksi beras betul-betul riil dan terkonsolidasi sehingga kita betul-betul memiliki sebuah pegangan data yang kuat dalam setiap mengambil keputusan. Dan tentu saja langkah-langkah koreksi dan langkah-langkah perbaikan yang akan kita lakukan,” ujarnya.
Selain persoalan data, Presiden juga menyinggung manajemen logistik dan rantai pasok beras nasional. Jokowi menyebut, produksi beras di setiap daerah tidak merata.
Ada daerah yang mampu memenuhi kebutuhan berasnya sendiri dan memasok ke luar daerahnya, tapi ada juga daerah yang membutuhkan pasokan beras dari luar wilayahnya.
Lebih lanjut, Presiden mengatakan aspek ketersediaan komoditas beras sangat penting. Begitu juga dengan keterjangkauan pasokan beras ke masing-masing daerah di Indonesia.
“Saya melihat kuncinya adalah efisiensi dan keandalan dalam manajemen logistik kita,” sambungnya.
Selain itu, Kepala Negara juga meminta manajemen pengelolaan cadangan beras pemerintah segera dibenahi, sehingga masalah penumpukan stok beras yang tidak tersalurkan bisa ditangani dan dicarikan jalan keluarnya sejak jauh hari.
Penumpukan stok-stok beras yang tidak tersalurkan tersebut selain meningkatkan biaya perawatan juga berpotensi menurunkan mutu dari stok beras yang ada.
“Oleh sebab itu, saya minta regulasi dan manajemennya segera diselesaikan dan dibereskan dan dibuat pola-pola baru sehingga tidak menjadi beban bagi Bulog,” tandasnya.(rid/dwi)