Polda Jatim Siapkan 15 Posko Tanggap Bencana

Polda Jatim menggelar apel pasukan Operasi Lilin Semeru 2019, Kamis (19/12/2019). Dalam kesempatan itu, Irjen Pol Luki Hermawan Kapolda Jatim mengatakan, pihaknya sudah melakukan persiapan baik pengamanan Natal dan Tahun Baru maupun antisipasi bencana.

Polda Jatim juga telah mempersiapkan 15 posko tanggap bencana. Posko tersebut ditempatkan di beberapa daerah yang dinilai rawan bencana, seperti banjir dan tanah longsor. Ini mengingat wilayah Jatim sudah masuk musim hujan.

Beberapa daerah rawan itu, seperti Bojonegoro, Lamongan, Tuban, Pacitan, dan lainnya. Di posko itu sudah disiapkan dapur umum, tempat evakuasi, tenaga medis dan obat-obatan.

“Dengan adanya posko itu, ketika terjadi bencana masyarakat bisa tinggal sementara di posko itu. Sudah ada kelengkapan dapur umum, MCK, sudah kita siapkan semuanya untuk sebagai antisipasi,” kata Luki.

Sementara untuk pengamanan Natal, kata dia, pihaknya juga sudah memerintahkan para Kapolres untuk meninjau kesiapan masing-masing gereja. Begitu juga dengan pengamanan libur Tahun Baru, seluruh objek wisata juga akan dipantau.

Setidaknya ada sekitar 15.000 personel gabungan yang dikerahkan dalam Operasi Lilin Semeru 2019, yang berlangsung mulai 23 Desember 2019-1 Januari 2020. Selain Polri dan TNI, pengamanan itu juga melibatkan pemerintah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

“Kita pertama dikunjungi oleh Bapak Panglima dan Bapak Kapolri. Ini sebagai bentuk perhatian yang besar, sehingga kami dalam pengamanan Natal ini beserta dengan TNI dan stakeholder yang lainnya. Kami akan all out dalam melaksanakan pengamanan dengan titik-titik yang sudah ditentukan,” jelasnya.

Luki berharap, masyarakat juga ikut menjaga kondusifitas Jatim. Terutama peredaran miras dan narkoba yang bisa memicu terjadinya tindak kejahatan. Dalam hal ini, pihaknya tetap akan melakukan penertiban, misalnya di tempat-tempat hiburan.

Selain itu, Kapolda Jatim juga mengingatkan kepada ormas untuk tidak melakukan kegiatan sweeping. Sebab kegiatan sweeping itu adalah masuk dalam tugas dan tanggung jawab Polri dan TNI.

“Kita sudah melakukan pendekatan-pendekatan pada tokoh-tokoh atau kelompok kelompok aktivis maupun ormas-ormas untuk dipercayakan kepada kami dan tidak melakukan kegiatan sweeping. Ini memang tugasnya TNI dan Polri dan memang sudah diberikan tanggung jawab. Jadi silahkan, apabila ada hal yang lain koordinasikan dengan TNI atau Polri,” pungkasnya. (ang/dwi/ipg)