Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur memastikan, layanan pengambilan PIN dan pemetaan (mapping) zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK di sejumlah sekolah di Surabaya tetap buka kecuali Hari-H Idul Fitri 1440 Hijriah.
Hudiono Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur memastikan, pada H+1 Lebaran layanan pengambilan PIN dan mapping zona di sejumlah SMA Negeri di Surabaya akan dibuka kembali meski sedang cuti bersama.
“Kami akan atur, hari Minggu juga dibuka kecuali saat lebaran. Jadi H+1 lebaran besok layanan sudah dibuka lagi,” kata Hudiono, Minggu (2/5/2019).
Kepada suarasurabaya.net, Hudiono menyebutkan ada enam titik SMA Negeri di Surabaya yang akan melayani pengambilan PIN dan mapping zonasi PPDB pada H+1 Lebaran.
Sekolah yang akan membuka titik pelayanan itu antara lain SMA Negeri 1 Surabaya, SMAN 2 Surabaya, SMAN 7 Surabaya, SMAN 17 Surabaya, SMAN 11 Surabaya, dan SMAN 15 Surabaya.
“Memang tidak semua sekolah yang melayani. Itu adalah beberapa sekolah yang ditunjuk Dinas Pendidikan untuk tetap melayani PPDB sejak H+1 Lebaran besok,” katanya.
Dia berharap wali murid tidak terpusat di sekolah tertentu saja untuk mengambil PIN dan menentukan zonasi melalui Google Maps demi mengantisipasi terjadinya antrean panjang.
Dia tidak membantah terjadinya antrean di beberapa sekolah yang membuka pelayanan pengambilan PIN dan mapping zonasi di Surabaya. Karena itu dia menyarankan agar wali murid tidak terfokus di satu sekolah.
Setelah Lebaran, Hudiono memastikan pengambilan PIN dan pemetaan zonasi dapat dilakukan di sekolah manapun, di seluruh fasilitas pendaftaraan PPDB jenjang SMA/SMK di Jawa Timur.
“Tidak perlu khawatir tidak dapat PIN. Saya sudah mengingatkan agar sekolah jangan sampai menolak siswa yang akan mengambil PIN,” katanya.
Dia meminta agar orang tua wali murid maklum. Mapping penentuan jarak rumah dengan sekolah dalam zonasi pada PPDB 2019/2020 di Jawa Timur menggunakan Google Maps membutuhkan waktu.
Butuh waktu sekitar 10 menit dengan aplikasi google itu untuk menentukan jarak antara rumah calon siswa dengan sekolah dalam zonasi. Proses inilah yang diduga menimbulkan antrean.
“Maping memang harus di sekolahan, tidak bisa di rumah. Karena harus ada kesepakatan antara wali murid dengan panitia,” kata Hudiyono.
Hudiono yang juga Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur itu mengklaim, sampai sekarang jumlah calon peserta didik baru yang sudah mengambil PIN mencapai 60 persen dari total lulusan SMP di Jatim, sekitar 286 ribu orang.(den)