Pendamping Desa Diminta Bersinergi Entas Kemiskinan dan Turunkan Angka Stunting

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur meminta para pendamping program pemberdayaan masyarakat desa bersinergi untuk mengentas kemiskinan dan menurunkan angka stunting.

“Saya minta 10 persen dari alokasi dana desa dianggarkan untuk pengentasan angka kemiskinan,” kata Khofifah saat membuka rapat koordinasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kota Batu Jawa Timur, Selasa (3/9/2019).

Karena angka kemiskinan pedesaan di Jawa Timur masih tinggi, Khofifah meminta pendamping profesional juga mengupdate pola pengentasan kemiskinan baik dari PKH, kementerian desa maupun dari provinsi.

Pendamping juga harus familiar dengan teknologi informasi dan media sosial sebagai sarana komunikasi. Pola komunikasi antar desa melalui media sosial secara digital juga perlu dibangun untuk meningkatkan sinergitas program.

“Produk-produk andalan desa juga bisa dipromosikan lewat jaringan digital sehingga tidak menjangkau hanya antar desa, namun juga antar derah dan provinsi se-Indonesia,” jelasnya melalui edaran pers.

Khofifah juga mengingatkan tentang pentingnya data kemiskinan di pedesaan. Menurut undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, data kemiskinan bersifat dinamis dan berasal dari bawah atau buttom up.

Artinya, pendamping desa bersama perangkat desa memiliki kewenangan untuk merubah data tersebut sesuai dengan fakta di lapangan. “Jika memang ada warga yang tidak masuk kategori miskin atau keluar dari kategori miskin, harus disampaikan demikian. Biasanya kepala desa enggan merubah data tersebut karena kepentingan tertentu,” ujar Khofifah.

Terkait penurunan angka stunting, Gubernur Khofifah menyebut angka stunting di Jawa Timur masih terbilang tinggi. “Angka stunting di Jatim masih 32,6 persen. Bahkan ada daerah yang angkanya 51 persen,” jelasnya.

Dalam penanganan kasus stunting, pendamping desa diharapkan mampu bekerjasama dengan tenaga medis di daerah untuk penanganan yang efektif. “Tujuannya untuk menaikkan indeks pembangunan manusia yang membaik dan sumberdaya manusia yang berdaya saing,” jelasnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Mohammad Yasin, menjelaskan, sejak 2015 hingga 2019, total anggaran dana desa yang masuk ke Jawa Timur sebesar Rp 27,3 triliun. “Tahun ini hampir 7,5 triliun yang turun, 60 persen dari jumlah itu sudah terealisasi, dan progres di lapangan sudah hampir 80 persen,” katanya.

Berbagai program pemberdayaan masyarakat di Jawa Timur termasuk program Dana Desa tercatat berhasil menurunkan angka kemiskinan di perkotaan dan perdesaan.

Data kemiskinan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur pada Maret 2019 menyebut, pada periode September 2018 – Maret 2019, kemiskinan di pedesaan turun sebesar 171.070 orang (0,78 persen) sedangkan di perkotaan turun sebesar 8.820 (0,13 persen)

Ikhtiar pemprov Jatim dalam memerangi dan kemiskinan kata dia sudah dapat membuah hasil meskipun belum optimal, karena prosentase penduduk miskin di Jawa Timur masih diatas prosentase penduduk miskin Nasional yaitu sebesar 0,96 persen.

Prosentase penduduk miskin Jawa Timur pada Maret 2019 sebesar 10,37 persen sedangkan prosentase rata-rata penduduk miskin Nasional pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen.(iss/ipg)