Pemprov Jatim dapat Penghargaan Menuju Informatif dari Komisi Informasi

Komisi Informasi (KI) Pusat Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik (BP) Tahun 2019.

Jawa Timur, dalam proses pemberian penghargaan ini dianggap memiliki kualifikasi sebagai “Badan Publik Menuju Informatif” naik satu tingkat dari tahun sebelumnya.

“Tahun lalu, Jatim di kriteria ‘Cukup Informatif’, tahun ini naik kelas ‘Menuju Informatif’. Ini patut disyukuri. Ada peningkatan keterbukaan informasi publik di Jatim,” ujar Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur dalam keterangan pers, Kamis (21/11/2019).

Piagam penghargaan itu diserahkan Gede Narayana Ketua KI Pusat kepada Khofifah, disaksikan Ma’ruf Amin Wakil Presiden dan Johnny Gerard Plate Menteri Komunikasi dan Informatika, di Istana Wakil Presiden Jakarta, Kamis ( 21/11/2019).

Komisi Informasi memberikan penghargaan itu sebagai apresiasi atas komitmen Badan Publik yang dipimpin Khofifah. Penghargaan ini adalah upaya mendorong Keterbukaan Informasi Publik sesuai UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Selain Pemprov Jatim, gelaran bergengsi itu pun tidak sepi dari wakil Jatim lainnya. Pada kategori Badan Publik Lembaga Non Struktural, Jawa Timur diwakili oleh Badan Pengambangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS).

Sedangkan untuk Perguruan Tinggi, Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Malang masing-masing berhasil masuk dalam kategori Informatif dan Menuju Informatif.

Apresiasi atas prestasi beberapa lembaga di Jatim ini tentunya menjadi bukti akan keterbukaan informasi publik di wilayah Jatim dan diharapkan akan terus ditingkatkan guna perwujudan pelayanan prima kepada masyarakat.

Ma’ruf Amin Wakil Presiden mengatakan, implementasi UU 14/2008 sesuai dengan salah satu program kerja pemerintah lima tahun ke depan. Yakni mewujudkan pengelolaan pemerintah bersih, efektif, dan terpercaya.

“Untuk mewujudkan kepercayaan kepada badan publik, tentunya mustahil tanpa adanya upaya keterbukaan dan transparansi (dari badan publik, red),” kata Wapres.

Dia pun mendorong semua hadirin perwakilan dari beragam badan publik penerima penghargaan, agar menciptakan cara kerja yang cerdas dan inovatif guna meningkatkan kepatuhan budaya publik.

“Harus makin singkat waktu yang diperlukan masyarakat untuk mengakses informasi baik dari segi relevansi, akurasi, maupun sumber informasi, karena masyarakat berhak menerima informasi akurat dan benar,” ujarnya.

Gede Narayana Ketua Komisi Informasi mengatakan, berdasarkan hasil monev pada 2019, masih ada sebanyak 189 Badan Publik yang “Tidak Informatif”. Dia berharap semua pimpinan BP sebagai pelaksana pelayanan informasi kepada publik membudayakan keterbukaan informasi.

“Jika pimpinan badan publik sudah menjadikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagai budaya maka otomatis mindset-nya selalu berupaya memberikan pelayanan informasi terbaik kepada publik,” katanya.

Selain Pemprov Jatim, sejumlah badan publik yang mendapat penghargaan untuk kategori lain juga berasal dari Jawa Timur. Antara lain Badan Pengambangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) di kategori Badan Publik Lembaga Non Struktural.

Sedangkan untuk kategori Perguruan Tinggi, Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Malang juga mendapat penghargaan dengan kategori masing-masing Informatif dan Menuju Informatif.

Di acara yang sama juga diserahkan piagam penghargaan kepada puluhan badan publik baik pemerintahan, kementerian, lembaga negara non kementerian, partai politik, BUMN, dan perguruan tinggi dari seluruh Indonesia.(den/tin/rst)