Pemprov Cairkan Bantuan Keuangan Rp14,3 Miliar untuk 135 Desa di Jatim

Sebanyak 135 desa yang mendapat bantuan keuangan dari APBD Jatim 2019 senilai Rp14,3 miliar itu tersebar di 10 Kabupaten di Jawa Timur.

Bojonegoro menjadi kabupaten dengan desa terbanyak yang mendapat bantuan keuangan. Sebanyak 58 desa di Bojonegoro dapat total Rp4,03 miliar.

Namun, nominal bantuan keuangan lebih besar justru diterima 32 desa di Kabupaten Pasuruan. Total bantuan untuk puluhan desa di Pasuruan itu Rp4,9 miliar.

Sementara Kabupaten Jombang sebagai kabupaten ketiga desa terbanyak, 17 desa penerima bantuan, totalnya menerima bantuan keuangan senilai Rp1,72 miliar.

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur berharap, bantuan keuangan desa dari APBD Provinsi Jatim ini disinergikan dengan dana lain untuk desa.

“Sinergi dengan bantuan dari kabupaten/kota, dari pemprov, juga dana desa dari pusat. Kami harap disegerakan pertanggungjawabannya, supaya tidak merepotkan kepala desa,” katanya.

Khofifah, hari ini, Kamis (5/9/2019), memberikan pengarahan kepada ratusan kepala desa penerima bantuan keuangan desa 2019 di Gedung Negara Grahadi.

“Saya berharap, program ini tidak sepyur-sepyur, artinya terintegrasi. Sehingga intervensi untuk setiap desa ini menjadikan masing-masing desa maju dan mandiri,” ujarnya.

Khofifah Indar Parawansa saat di Gedung Grahadi dalam acara pemberian bantuan keuangan desa. Foto: Istimewa

Indah Wahyuni Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jatim mengatakan, bantuan keuangan ini diberikan berdasarkan usulan masing-masing desa.

Masing-masing desa mengajukan usulan bantuan keuangan berupa proposal sesuai kebutuhan masing-masing, terutama untuk pembangunan infrastruktur. Pemprov Jatim memverifikasi pengajuan tersebut.

Perempuan yang akrab disapa Yuyun itu mengatakan, menindaklanjuti proposal dari setiap desa yang masuk, Pemprov menerjunkan tim verifikasi ke lapangan.

“Apa benar untuk infrastruktur? Misalnya seperti plengsengan, balai desa, irigasi, atau jalan. Bisa. Kami verifikasi ke lapangan karena desa ini digerojok anggaran dari mana-mana,” katanya.

Tim Pemprov Jatim dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), kata Yuyun, juga akan mengevaluasi pembangunan infrastruktur menggunakan bantuan keuangan yang sudah cair.

“Makanya sejak awal kami cari titik nolnya. Kalau titik nolnya jalan, sampai mana jalannya, apa sudah sesuai dengan yang di proposal?” Kata Yuyun.

Yuyun mengatakan, bantuan keuangan desa ini diberikan untuk masing-masing desa minimal Rp60 juta dan maksimal Rp2 miliar. Pencairan kali ini adalah tahap kedua.

Data Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, pada tahap pertama lalu bantuan keuangan desa yang sudah dicairkan sebesar Rp24 miliar.

Bantuan keuangan desa 2019 ini diatur dalam dokumen pelaksanaan anggaran kuasa pejabat pengelola keuangan (DPA-KPPKD) Jatim tanggal 31 Desember 2018.

Sesuai dokumen itu, jumlah desa calon penerima bantuan keuangan desa 2019 sebanyak 247 desa dari 23 kabupaten dengan total anggaran Rp45,6 miliar.(den/tin/ipg)