Pemkot Naikkan Anggaran BOPDA 2019, Risma Minta Tidak Ada Pungutan di Sekolah

Pemerintah Kota Surabaya menaikkan nilai Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) pada jenjang SD dan SMP, baik negeri maupun swasta. Alokasi anggaran BOPDA itu masuk dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2019 dan segera dicairkan karena sudah disahkan DPRD beberapa waktu lalu.

Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya mengatakan, kenaikan nilai Bopda ini disalurkan melalui pembiayaan operasional per rombongan belajar (rombel), bukan lagi per siswa. Dengan demikian, diharapkan dapat mencukupi biaya operasional per rombel (per kelas) pada masing-masing sekolah dan bisa meningkatkan kualitas pendidikan.

“Jadi, di dalam PAK itu ada tambahan anggaran karena sekarang sudah dihitung per rombel, bukan per siswa lagi seperti dulu. PAK ini sudah disahkan oleh dewan, sehingga sebentar lagi bisa dicairkan,” kata Risma di ruang kerjanya, Senin (26/8/2019).

Risma mengatakan, kalau dulu saat diterapkan formulasi bantuan per siswa untuk SMP, totalnya Rp 3 miliar (perbulan persiswa). Kalau sekarang dengan sistem per rombel menjadi Rp 4,7 miliar. Selisihnya sudah Rp1,7 miliar lebih.

“Kalau dihitung perombel perbulan mendapat Rp5.300.000,” katanya.

Selain itu, Risma juga memastikan tambahan di PAK itu dipengaruhi oleh adanya Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi guru swasta sebesar Rp 1 juta. TPP ini akan diberikan per bulan kepada guru-guru swasta sebagai bentuk apresiasi dari Pemkot Surabaya.

“TPP ini akan langsung ditransfer ke rekening guru masing-masing, tanpa ada perantara. Ini sebenarnya sudah dimulai sejak awal tahun, tapi karena masih kurang, akhirnya kami tambahkan dalam PAK,” kata dia.

Oleh karena itu, ia memastikan sekolah swasta akan mendapatkan beberapa bantuan dari APBD, yaitu bantuan seragam bagi siswa mitra warga, tunjangan fungsional guru sebesar Rp 300 ribu perbulan dan TPP Rp 1 juta perbulan diberikan bagi guru yang belum menerima sertifikasi. “Tiga item itu yang akan didapatkan, selain Bopda,” ujarnya.

Menurut Risma, karena biaya operasional sudah naik dan kesejahteraan guru juga sudah naik, maka dia berharap kualitas pendidikannya juga meningkat. Salah satu indikatornya adalah nilai-nilainya tambah bagus dan harus mengedepankan kejujuran.

“Ini salah satu indikatornya, karena di Surabaya ini sudah menggunakan komputer, sehingga integritas pelaksanaan unas terjamin,” kata dia.

Risma berharap tidak ada lagi tarikan-tarikan yang membebani anak yang tidak mampu. Sebab, hal ini akan berimplikasi pada anak-anak putus sekolah. Sebab, Risma juga tidak ingin ada lagi anak Surabaya yang putus sekolah.

“Nah, kalau kualitasnya ditingkatkan dan tidak ada lagi tarikan-tarikan, maka masyarakat dapat memilih sekolah sendiri tanpa harus mencari-cari. Makanya, mulai sekarang kita sudah waktunya ngomong kualitas,” katanya. (bid/iss/ipg)