Pemerintah Dorong ABK Ikuti Pendidikan Inklusi

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI mendorong agar Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) bisa mengikuti pendidikan inklusi di sekolah reguler. Sanusi Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus (PPK) Kemendikbud RI mengatakan, pemerintah telah mengatur hal ini dalam peraturan menteri.

“Nah, di Permendikbud nomor 51 tahun 2018 itu, sebenarnya ada slot kuota untuk ABK. Harus ada. apalagi provinsi yang mendeklarasikan provinsi inklusi, ditambah lagi kabupaten/kota inklusi. Tentunya ini tidak boleh menjadi lambang aja. menjadi icon aja. tapi benar-benar realisasi,” katanya ketika ditemui di acara the 3rd International Conference on Special Education di Shangri-La Hotel, Surabaya pada Sabtu (13/7/2019).

Ia menyontohkan, andaikata ada 300 siswa, maka harus ada minimal 1 persen atau 3 ABK di sekolah tersebut. Saat ini pemerintah tengah berupaya untuk memperbanyak sekolah-sekolah inklusi. Namun, keberadaan sekolah luar biasa (SLB), diakuinya tetap diperlukan.

“Kalau kami, sebetulnya kalau pendidikan agar tidak dskriminatif ya harus inklusi. Tapi kan pemikirannya sekarang, kadang-kadang, kalau inklusinya eksis jangan-jangan SLBnya bubar. Gak. Tapi ada kerjasama antara SLB dan inklusi,” tegasnya.

Ia mengatakan, ABK yang bisa masuk sekolah inklusi adalah ABK yang tidak bermasalah mengenai IQ. ABK seperti Tuna Netra, Tuna Rungu, dan sebagainya bisa masuk ke sekolah inklusi. Nantinya, sekolah perlu melakukan assesmen terlebih dahulu.

“Kalau misal tuna grahita yang iq nya dibawah 60, lebih baik ditangani di SLB. kalau di SLB, anak2 ini berprestasi akademik dan non akademik, itu bisa disarankan tadinya SDLB. SMP nya ya SMP inklusi. jadi gitu,” ujarnya.

Ia menegaskan, pendidikan inklusi mampu meningkatkan pengetahuan ABK. Selain itu, AKB juga akan lebih mudah dan terbiasa bersosialisasi dengan anak-anak normal. (bas/rst)