Gabungan Komisi IX dan Komisi XI menggelar rapat dengan Pemerintah membahas masalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Mardiasmo Wakil Menteri Keuangan mengharap kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bisa diikuti keaktifan peserta.
Dengan keaktifan peserta dan kenaikan iuran tersebut, kata Mardiasmo, persoalan aliran dana dapat segera teratasi. Tagihan fasilitas kesehatan (Faskes) juga dapat dibayar dengan tepat waktu.
“Klaim Faskes nanti bisa dibayar tepat waktu. Faskes bisa meningkatkan pelayanan dengan baik,” ujar Mardiasmo dalam rapat gabungan dengan Komisi IX dan XI DPR RI, di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2019).
Kata Mardiasmo, keaktifan peserta itu terutama untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU).
“BPJS Kesehatan bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan keaktifan PBPU. Keaktifan PBPU yang tinggi diharapkan bisa lebih baik,” jelasnya.
Pemerintah, menurut Mardiasmo, menyetujui usulan anggota DPR untuk menaikkan iuran BPJS, tetapi sosialisasi harus dilakukan dengan baik. Selain itu, kenaikan iuran ini juga bisa mendukung keberlangsungan Jamkesmas jangka menengah.
Dia mengatakan, kenaikan iuran diharapkan tidak membebani masyarakat, karena semua itu berdasarkan pertimbangan kemampuan bayar masyarakat. Kenaikan untuk kelas tiga, per bulan Rp 25.500 menjadi Rp 42.000.(faz/iss/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
