Pasca-PPDB, Dindik Jatim Siapkan Program Pemerataan Pendidikan

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 menjadi perhatian Komisi X DPR RI. Sejumlah anggota dewan itu, dalam kunjungan kerjanya ke Jawa Timur, Kamis (27/6/2019) kemarin, menyampaikan beberapa hal sebagai bahan evaluasi.

Salah satu yang disampaikan rombongan anggota dewan yang dipimpin Reni Marlinawati Wakil Ketua Komisi X itu, seharusnya pelaksanaan PPDB zonasi berdasarkan Permendikbud 51/2018 perlu diuji coba lebih dulu.

Caranya, kata Reni, di forum yang juga dihadiri Plt Kepala Dinas Pendidikan Jatim dan sejumlah pemangku kebijakan kabupaten/kota di Jatim, bisa dengan memetakan guru dan pemerataan sarana prasarana.

Meski demikian, Reni mengaku sangat mengapresiasi pelaksanaan PPDB di Jawa Timur yang menurutnya sukses menanggulangi kekisruhan dalam pelaksanaannya.

Dia juga mengatakan, kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan PPDB berbasis zonasi ini bisa menjadi model pelaksanaan bagi daerah lain di Indonesia.

Hudiyono Pelaksana Tugas Kepala Dindik Jatim mengklaim, sebenarnya Jawa Timur tidak ada persoalan dengan kesempatan belajar siswa. Angka partisipasi kasar (APK) Jawa Timur mencapai 84 persen.

Perlu diketahui, APK adalah rasio jumlah siswa yang mengenyam bangku sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia terkait dengan jenjang pendidikan itu.

“APK Jatim tertinggi di Indonesia. Artinya Jatim itu sudah memenuhi aspek pemerataan kesempatan belajar, jumlah SMA negeri dan swasta, maupun SMK negeri dan swasta sudah terpenuhi,” katanya.

Hudiyono menegaskan, sisa 16 persen yang tidak termasuk dalam APK Jatim itu, menurutnya bukan karena kurangnya daya tampung sekolah di Jawa Timur. Melainkan karena kesadaran masyarakatnya.

“Kesadaran untuk sekolah, bisa juga karena biaya. Nah, untuk biaya, sekarang ini Pemprov sudah menggantinya dengan program Tis Tas (Gratis Berkualitas) itu, SPP gratis untuk negeri dan sifatnya subsidi untuk swasta,” ujarnya.

Selain itu, Hudiyono juga menekankan, ke depan harus ada perubahan pola pikir masyarakat dalam menilai sekolah swasta. Jaminan Pemprov Jatim bahwa semua masyarakat bisa sekolah berkaitan juga dengan sekolah swasta ini.

“Tapi orang tua tetap menginginkan sekolah yang dianggap favorit bagi mereka. Padahal, sekolah swasta ini bisa menjadi strategi untuk meningkatkan pemerataan pendidikan di Jawa Timur,” ujarnya.

Ke depan Hudiyono akan berupaya meyakinkan masyarakat bahwa sekolah swasta juga punya kualitas yang tidak kalah dengan sekolah negeri melalui program program bertajuk “Sekolah Imbas” yang sedang disiapkan.

“Sekolah Imbas” ini akan memosisikan sejumlah sekolah berakreditasi A menjadi “sekolah induk” bagi sekolah lainnya. Dengan demikian, kualitas lulusan “sekolah induk,” juga guru dan kurikulumnya, akan menjadi standarisasi mutu bagi sekolah imbas.

“Kami berharap dengan adanya sistem ini, akan ada di dalam kelas yang heterogen itu seorang “pioneer,” yang punya nilai tinggi, kemudian menjadi tutor bagi teman-teman sebayanya. Dengan begitu anak-anak terpicu meningkatkan hasil pembelajaran mereka,” ujarnya.(den/tin/ipg)