Pasca-99 Hari Kerja Pertama, Ada Kekuatan Besar yang Belum Optimal di Madura

Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur memastikan, tidak ada 99 Hari Kerja Kedua setelah 99 Hari Kerja Pertama mereka tuntaskan pada Selasa (28/5/2019).

Emil menyatakan, keputusan tentang ada tidaknya 99 Hari Kerja Kedua sebenarnya adalah wewenang Khofifah sebagai Gubernur Jatim. Tetapi, menurutnya, saat ini Khofifah sedang fokus pada hal lain.

“Untuk 99 hari kerja kedua, keputusan ada pada Ibu Gubernur. Tapi setelah ini Ibu akan fokus ke RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) 2020,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Selasa malam di Gedung Negara Grahadi itu, Khofifah membenarkan apa yang disampaikan Emil tentang tidak adanya 99 Hari Kerja Kedua.

Apa yang harus mereka kerjakan saat ini, memasukkan semua program yang telah diinisiasi, dirancang, dan telah dijalankan dalam format Pilot Project ke dalam RPJMD yang memang belum tuntas disahkan bersama DPRD Jatim.

Ada sesuatu yang disampaikan Khofifah pada kesempatan malam itu. Khofifah mengakui, di luar semua capaian 99 Hari Kerja pertama mereka ternyata masih ada kekuatan besar di Jawa Timur yang belum dioptimalkan.

“Kekuatan besar yang belum optimal itu adalah Madura,” kata Khofifah dalam konferensi pers tentang progress dan capaian 99 Hari Kerja Pertama.

Ada sejumlah rencana besar yang sedang diperjuangkan oleh Khofifah-Emil untuk membangun Madura. Salah satunya rencana pembangunan Islamic Sience Park, sebuah pusat kajian ekonomi syariah.

“Islamic Sience Park, Alhamdulillah sudah ketemu formatnya di Kemenko Perekonomian dua minggu lalu. Kami harap ini menjadi bagian dari KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Syariah,” katanya.

Selama ini, belum pernah ada KEK Syariah di Indonesia. Karena itu Khofifah memastikan, bila rencana pembangunan Islamic Science Park sudah jalan, itu akan menjadi yang pertama ada di Indonesia, berlokasi di Madura, Jawa Timur.

“Kami berharap (dari keberadaan Islamic Science Park) ada penguatan pertumbuhan perekonomian Madura berbasis industri. Desain sudah selesai sementara, Kemenko Perekonomian sudah mengkomunikasikan agak intensif, juga dengan Pak Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat),” ujarnya.

Kebutuhan lahan untuk pembangunan Islamic Science Park, kata Khofifah, setidaknya 101 hektare. Saat ini, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) sudah memiliki 40 hektare lahan.

“Insyaallah tahun ini mereka (BPWS) akan pengadaan lagi. Minggu lalu, Deputi Kemenko Perekonomian yang mengurusi KEK juga sudah datang ke sini,” kata mantan Menteri Sosial itu.

Pada pelaksanaannya, BPWS memang akan menjadi bagian penting dalam pembangunan dan pengembangan Islamic Science Park sebagai bagian dari pengembangan wilayah Madura secara umum.

“Nah, BPWS ini, InsyaAllah akan menjadi BPWM. Badan Pengembangan Wilayah Madura. Khusus untuk pengembangan wilayah Madura saja. Kami sudah sampaikan beberapa hal mengenai BPWM ini saat Rakor dengan Pak Kemenko Perekonomian,” ujarnya.

Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya, Khofifah mengusulkan agar struktur kepengurusan BPWM dimodifikasi. Dia meminta agar semua Bupati di Madura, baik Bupati, Sumenep, Pamekasan, Sampang, maupun Bangkalan, masuk sebagai pengurus BPWM.

“Karena ketika mereka tidak dilibatkan, sangat mungkin mereka bersikap EGP emang gue pikirin. Ya, mungkin. Karena mereka tidak dilibatkan dalam proses, baik manajemen maupun pelaksanaan,” ujarnya.

Usulan kedua Khofifah adalah masuknya perwakilan sejumlah OPD terkait di Pemprov Jatim dalam struktur pengurusan BPWM. Karena dia menemukan, progress BPWS tidak terkonfirmasi di Pemprov. Sudah seperti dunia sendiri, katanya.

Tidak hanya itu, Khofifah juga mengusulkan agar ada perwakilan dari unsur ulama dan akademisi Madura yang juga masuk dalam struktur organisasi atau pengurusan BPWM. Dia mengklaim, tiga usulannya ini telah disetujui Menteri.

“Jadi nanti, di dalam struktur BPWM, mungkin akan sedikit orang Jakarta-nya. Karena Bupati masuk, OPD masuk, perwakilan ulama dan akademisi Madura juga masuk. Ini sedang difinalkan,” ujarnya.

Perwujudan Islamic Science Park sebagai bagian dari KEK Syariah, kata Khofifah, dia harapkan menjadi pintu masuk kemungkinan pengembangan industri di Madura. Industri apa? Salah satunya garam.

Tidak hanya menyiapkan KEK Syariah di Madura, Khofifah juga menyatakan optimismenya untuk perwujudan KEK Industri garam di Madura. Potensi industri garam di Madura, menurut khofifah, saat ini masih yang terbesar di Indonesia.

KEK Industri garam ini sedang disiapkan. Menurut Khofifah, beberapa kali Emil mengikuti forum penyiapannya. Sementara ini, yang dia simpulkan, KEK Industri Garam perlu adanya penerapan geomembran, sebuah teknologi yang disebut-sebut dapat meningkatkan produksi garam rakyat.

“Tapi tahun ini juga, akan ada SMK Garam di Madura yang mendapat tambahan penguatan teknologi secara khusus oleh Kementerian Pendidikan. Ini akan menjadi pintu masuk bagaimana skill itu bisa diinisiasi dari anak mudanya, bukan dari petani garamnya,” ujarnya.

Khofifah memastikan, tahun ini juga SMK Garam ini sudah mulai menjalankan program belajar mengajarnya di Kabupaten Pamekasan. Kenapa di Pamekasan? Menurut Khofifah, karena yang cepat merespons adalah Bupati Pamekasan.

“Saya ketemu Pak Bupati Sampang, saya bilang, kalau mau bikin, bikin aja. Karena sampang itu penghasil garam terbesar di Indonesia. Selalu antara Indramayu-Sampang, Indramayu-Sampang,” katanya.(den/dwi)