Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK), sore hari ini, Senin (2/9/2019) menyetorkan 10 nama calon Komisoner KPK periode 2019-2023 kepada Joko Widodo Presiden.
Prosesi penyerahan hasil serangkaian seleksi itu berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta.
Sesudah berkas dokumen berisi 10 nama yang direkomendasikan diterima Presiden, Hendardi Anggota Pansel Capim KPK mengungkap nama-nama yang lolos seleksi.
Masing-masing adalah; Alexander Marwata (Komisioner KPK), Firli Bahuri (Anggota Polri), I Nyoman Wara (Auditor BPK), Johanis Tanak (Jaksa), dan Lili Pintauli Siregar (Advokat).
Kemudian, Luthfi Jayadi Kurniawan (Dosen), Nawawi Pomolango (Hakim), Nurul Ghufron (Dosen), Roby Arya (PNS Sekretaris Kabinet), dan Sigit Danang Joyo (PNS).
Menurut Hendardi, ada banyak pertimbangan sebelum pansel merekomendasikan 10 nama, antara lain mempelajari berbagai masukan dari masyarakat.
Sementara itu, Jokowi Presiden menyampaikan terima kasih atas kerja keras pansel menyeleksi, dari mulai tahap pendaftaran sampai sisa 10 orang.
Presiden berharap berbagai masukan baik dari masyarakat, dan para tokoh mendapat perhatian, serta jadi pertimbangan dalam merekomendasikan calon Komisioner KPK.
“Saya memahami sekarang era keterbukaan. Saya juga minta agar masukan masukan baik dari masyarakat, dari tokoh-tokoh, sehingga bisa diberi catatan dalam rangka mengkoreksi apa yang telah dikerjakan oleh Pansel,” kata Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/9/2019).
Jokowi menegaskan, yang paling penting, 10 nama yang diajukan ke DPR RI benar-benar layak, memiliki kompetensi dan integritas.
“Tidak harus tergesa-gesa, yang paling penting menurut saya, apa yang nanti saya sampaikan ke DPR itu betul-betul nama-nama yang memang layak,” tegasnya.
Sekadar informasi, Pansel Capim KPK mulai melaksanakan rangkaian proses seleksi, dengan membuka pendaftaran pada pertengahan Juli 2019.
Nantinya, Presiden akan menyampaikan 10 nama calon Komisoner KPK kepada DPR, untuk ditindaklanjuti dengan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi III DPR. (rid/iss/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
