Muhammadiyah Minta Pemerintah Pastikan Polisi Tak Bertindak Represif

Buya Anwar Abbas Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta pemerintah memastikan aparat kepolisian dan aparat keamanan lain yang bertugas dalam pengamanan demonstrasi 22 Mei tidak melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan nyawa dari para pengunjuk rasa hilang.

“Hal ini selain tidak sesuai dengan Sila Kedua (Pancasila, red) yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, juga akan merusak citra penegak hukum dan keamanan serta pemerintah,” kata Anwar Abbas dalam keterangan tertulisnya seperti yang dilansir Antara di Jakarta pada Rabu (22/5/2019).

Kalau aparat penegak hukum masih melakukan tindakan-tindakan demikian dan masyarakat luas menilai aparat penegak hukum semakin represif dan brutal, ia mengatakan, maka stabilitas keamanan akan terganggu dan kondisi perekonomian bisa kena dampak buruknya.

“Karena masalah ini jelas-jelas akan membuat para investor dan dunia usaha akan lari atau menarik diri dan tidak bisa melakukan aktivitasnya,” katanya.

Agar keadaan tidak semakin parah, Muhammadiyah menghimbau pemerintah secepatnya memulihkan situasi dan melakukan langkah-langkah yang lebih arif dan lebih tepat agar situasi kembali normal.

Seperti diketahui, sekelompok orang pada Selasa (21/5/2019) malam sampai Rabu dini hari melakukan aksi berunjuk rasa di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendesak pengusutan dugaan kecurangan yang terjadi dalam pemilihan umum. Aksi itu berujung kerusuhan dan memicu bentrok antara pengunjuk rasa dengan aparat keamanan. (ant/bas/ipg)