Menanti Kelanjutan Pembangunan Jalur Lingkar Selatan Jawa Timur

Salah satu yang menjadi fokus pemerintahan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur adalah keadilan dalam proses pembangunan Jawa Timur.

Selama ini, pembangunan infrastruktur jalan memang belum menyeluruh, terutama di kawasan Jawa Timur bagian selatan. Proyek pembangunan di kawasan ini yang sempat terbengkalai adalah Jalur Lintas Selatan (JLS).

Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur jawa Timur memastikan pembangunan JLS segera dilanjutkan. Pemprov Jawa Timur, menurutnya telah mendapat suntikan dana segar dari Islamic Development Bank (IDB).

“Sudah dapat pendanaan dari IDB, tapi belum semuanya. Kami segera petakan bersama Kementerian PUPR dan Bappenas, apakah ada segmen tertentu yang desain teknisnya belum final,” ujar Emil.

Mantan Bupati Trenggalek itu menyebutkan, dana pinjaman dari IDB untuk pembangunan JLS sekitar Rp700 milliar. Namun dia belum bisa memastikan, apakah dana itu mampu untuk melanjutkan pembangunan JLS.

Masalahnya, sampai sekarang rute agar JLS yang akan menghubungkan delapan kabupaten ini tersambung belum jelas. Kendala lainnya adalah proses pembebasan lahan yang belum bisa dia perkirakan kapan bisa tuntas.

“Untuk pengadaan dan pembebasan lahan, harus final dulu rutenya. Lah, kalau rutenya sendiri kita belum yakin: rute ini paling murah tidak sih? Atau biaya untuk mapras (mengepras) tebing besar apa tidak? Itu harus diselesaikan dulu,” jelasnya.

Kepastian akan hal-hal yang dia sebutkan itulah yang akan menentukan biaya pembangunan yang dibutuhkan agar JLS segera terhubung.

“Di tempat kami (Trenggalek) estimasi Rp400 milliar bisa nyambung dari Munjungan, Trenggalek, sampai Tulungagung. Ternyata dari Munjungan ke Prigi hampir Rp2 trilliun,” ujarnya.

Proyek pembangunan JLS ini menjadi penting, mengingat komitmen Emil dan Khofifah agar pembangunan di Jatim berlaku secara adil, untuk menekan disparitas ekonomi yang dialami daerah di bagian selatan Jawa Timur.

Harapan dari daerah yang akan terhubung JLS seperti Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang Lumajang, Jember dan Banyuwangi cukup besar. Tersambungnya JLS memberi harapan baru agar perekonomian di daerah ini meningkat.

Ahmad Heri Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur menyoroti keinginan pemerintahan Khofifah-Emil untuk melakukan pemerataan pembangunan di Jawa Timur.

Khusus JLS, dia menyarankan pembangunan harus dilakukan secara simultan. Pemprov Jatim di bawah kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur baru ini, katanya, harus segera melakukan renegosiasi dengan pemerintah pusat.

Sejatinya, proyek JLS ini merupakan proyek pemerintah pusat yang telah dikerjakan sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Presiden. Sementara, di era Jokowi Presiden, proyek ini tidak termasuk proyek strategis nasional.

“Saya kira harus simultan. Terutama memastikan kembali bagaimana skema pembiayaan proyek ini dengan pemerintah pusat. Kalau sudah, segera dikerjakan. Kan, sudah ada rencana pendanaan dari IDB. Saya kira harus dipastikan juga, apakah lanjut apa tidak?” Katanya.

Kalau tidak segera dilanjutkan, Heri khawatir, proyek ini akan bernasib sama dengan proyek-proyek lain di berbagai daerah di Indonesia yang terbengkali, lalu tergerus faktor alam, sehingga pembangunannya harus dilakukan dua kali kerja.(den/wil/rst)