Massa Aksi Driver Online Bergerak Menuju Grahadi

Usai melakukan orasi di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, sejumlah massa dari organisasi atau perhimpunan driver online se-Jatim yang tergabung dalam Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal (FRONTALl) bergerak ke gedung Grahadi, Selasa (19/3/2019).

Dalam hal ini, massa aksi menuntut ketegasan dan peran Pemerintah terhadap penderitaan driver online Jatim akibat ulah aplikator yang nakal. Mereka menilai selama ini, driver online baik roda dua maupun roda empat selalu dituntut untuk membayar kontribusi pajak kepada Pemerintah.

Sudah semestinya, pemerintah juga ikut memperhatikan nasib mereka dari ulah aplikator nakal.

Setelah dari Grahadi, massa aksi bergerak ke kantor aplikasi Grab dan Gojek dan melintasi beberapa rute yang diprediksi akan berpotensi membuat sedikit kemacetan.

Dari rute sebelumnya yang disampaikan humas atau koordinator aksi, ada beberapa rute yang mengalami perubahan. Jadi untuk rute konvoi, dari Jl. Pahlawan-Jl. Gemblongan-Jl. Tunjungan-Gedung Grahadi-Jl. Yos Sudarso-Jembatan Layang Gubeng-Jl. Dharmahusada-Jl. Kertajaya Indah-putar balik ke Jl. Raya Klampis.

Sebelum jembatan asrama haji seluruh peserta longmarch sampai depan kantor Grab. Kemudian lanjut ke JL. Klampis Raya-Merr-Kertajaya Indah-belok kiri ke Jl. Dharmawangsa-Ngagel Jaya Selatan-belok kanan ke Jl. Raya Krukah-berhenti di Jl. depan Marvel-Raya Ngagel (kantor Gojek).

David Walalangi Humas FRONTAL mengatakan, dalam aksi ini ada 8 tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah dan aplikator. Yakni naikkan tarif dan perbaiki skema insentif, stop perekrutan driver baru, open suspen dan transparansi suspen, permudah perizinan akun individu, rombak manajemen aplikator Jatim, tranparansi perjanjian kemitraan, hilangkan order prioritas, pisahkan Apk. konvensional dengan Apk. online.

Rencananya, massa aksi juga akan menginap di kantor aplikator Grab dan Gojek apabila tidak ada jawaban yang jelas dari 8 tuntutan itu.

Kalaupun ada proses negosiasi, massa aksi juga ingin proses negosiasi itu tidak hanya dihadiri dari pihak aplikator saja tetapi juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo dan juga KPPU instansi yang mengawasi perdagangan usaha.(ang/dwi/rst)