Mahasiswa Kecewa dan Menyatakan Mosi Tidak Percaya Kepada DPR

Perwakilan mahasiswa yang diterima oleh perwakilan DPR RI saat berunjuk rasa di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2019), mengaku kecewa dan menyatakan mosi tidak percaya kepada DPR.

Mahasiswa kecewa karena perwakilan DPR yang terdiri dari Supratman Andi Agtas Ketua Badan Legislasi (Baleg), Masinton Pasaribu perwakilan Komisi III, Ahmad Riza Patria perwakilan Komisi II, dan Heri Gunawan dari Fraksi Gerindra, belum mengerti keseluruhan tuntutan mereka.

Berdasarkan pembicaraan antara mahasiswa dan perwakilan DPR, diketahui bahwa sebelum aksi hari ini, mahasiswa telah menyerahkan surat yang berisi rincian tuntutan mereka melalui Sekjen DPR RI. Saat itu, Sekjen menyatakan akan menyampaikannya kepada DPR dan Baleg. Namun sampai hari ini, DPR dan Baleg mengaku belum menerima.

Mahasiswa menyatakan, tuntutan mereka tidak hanya terkait RKUHP dan revisi RUU KPK. Namun juga masih banyak pasal RUU lainnya yang menurut mereka perlu direvisi.

Manik, perwakilan BEM Universitas Indonesia dalam pernyataannya saat pertemuan mengaku kecewa dan menyebut singkatan DPR menjadi idiom dewan pengkhianat rakyat.

Perwakilan mahasiswa lain lantas juga mengutarakan mosi tidak percaya kepada DPR.

Total 60 orang perwakilan mahasiswa peserta aksi ini kemudian walk out dan kembali berkumpul dengan rekan-rekannya di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Terdengar sejumlah mahasiswa mengatakan besok, Selasa (24/9/2019) mereka akan kembali berunjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih banyak dan menduduki Gedung DPR

Sebelumnya diberitakan, ribuan mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2019). Mereka datang dengan membawa spanduk dan poster penolakan UU KPK hasil revisi dan RKUHP.

Elemen mahasiswa yang berunjuk rasa di antaranya dari Universitas Indonesia, Universitas Tarumanegara dan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Tangerang.

Dari unjuk rasa di depan Gedung DPR ini ribuan mahasiswa mengecam presiden dan DPR karena mengabaikan aspirasi rakyat. Mereka juga mengecam Jokowi dan DPR atas sikap arogansi terhadap pengesahan UU KPK hasil revisi.(faz/iss/ipg)