MUI Jatim Mendesak Pemerintah Cina Tidak Batasi Hak Beribadah Muslim Uighur

Moch Yunus Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur meminta Pemerintah Cina tidak lagi membatasi muslim Uighur dalam beribadah.

“Beribadah itu ekspresi seorang muslim yang wajib diberi fasilitas,” kata Yunus, Jumat (20/12/2019) petang.

Soal isu adanya diskriminasi, intimidasi, sampai pelanggaran HAM terhadap umat muslim di Uighur, MUI Jatim berharap Pemerintah Cina segera mengklarifikasi.

Yunus meminta semuanya dibuka secara transparan dan tidak ada lagi yang ditutup-tutupi.

MUI Jatim juga meminta Organisasi Kerja Sama Negara Islam (OKI), Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), dan Pemerintah Indonesia menengahi krisis di Uighur.

Setidaknya, supaya umat muslim Uighur mendapat hak sipilnya sebagai seorang muslim. Selama ini, Yunus menilai, langkah Pemerintah Indonesia terbilang lambat.

“Saya rasa begitu, kurang tanggap merespon hal ini. Diamnya Pemerintah Indonesia sangat mengecewakan masyarakat dan juga kami,” ujarnya.

MUI Jatim mengajak umat islam sedunia, terutama di Indonesia melakukan gerakan solidaritas untuk muslim Uighur. Salah satunya dengan menyalurkan bantuan.

Setidaknya, bantuan yang bisa disalurkan itu bisa berupa infaq atau dengan membaca qunut nazilah yang ditujukan secara khusus bagi para muslim di Uighur.

“Kami berharap masyarakat turut membantu mereka, supaya permasalahan HAM di Uighur ini bisa segera tuntas,” katanya.(den/iss)