Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim mengatakan, dia segera melakukan mutasi atau rotasi pejabat Pemprov Jatim untuk mengisi sejumlah jabatan yang kosong.
“Beberapa pos jabatan kosong. Ada beberapa yang memang pensiun. Kami akan segera mengisi,” katanya di Kantor Gubernur Jalan Pahlawan, Senin (9/9/2019).
Sesuai PP 11/2017 tentang Manajemen ASN, pengisian jabatan harus melalui uji kompetensi. Pemprov mengikutkan sejumlah ASN dalam asesmen di Jakarta.
Bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Pemprov mengikutkan sejumlah pejabat eselon dua dalam asesmen itu.
Para pejabat yang sudah mengikuti asesmen selanjutnya akan mengikuti fit and proper test untuk mengukur kemampuan mereka sesuai kebutuhan jabatan kosong.
UIN Syarif Hidayatullah sudah sampaikan hasil asesmen kepada Khofifah. Gubernur mengatakan, kompetensi para pejabat peserta sangat tinggi.
Bahkan, kata Khofifah, penyelenggara asesmen menyatakan kepadanya bahwa kompetensi para pejabat itu tertinggi yang pernah mereka tangani.
“Yang kurang atau yang di bawah standar hanya kekerabatan. Maka kekerabatan budaya itu harus kita rekatkan dan jahit kembali,” kata Khofifah.
Tidak hanya memutasi atau merotasi pejabat, Khofifah juga menyatakan siap lelang jabatan kalau ternyata masih saja ada jabatan yang kosong.
“Kami akan lakukan open bidding (lelang jabatan) kalau masih ada yang kosong. Eselon tiga punya peluang mengikuti seleksi ini,” katanya.
Khofifah menekankan imbauan kepada ASN soal lelang jabatan ini. Dia minta, jangan sekali-kali ASN percaya pada tawaran yang menjamin jabatan tertentu.
“Jangan percaya. Karena ini by sistem. Dengan sistem, ada keleluasaan dan peluang yang sama bagi semua yang berkompeten,” kata Khofifah.
Anom Surahno Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur mengatakan, total ada 54 pejabat yang mengikuti asesmen terbagi empat tahap.
Semua tahapan itu tuntas pada 3 September kemarin. Anom mengatakan, setelah ini, hasil asesmen yang diterima Khofifah juga diserahkan ke Tim Seleksi.
“Tim seleksi yang akan bekerja mengacu pada aturan perundangan. Nanti, kami juga akan konsultasi dengan KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara),” katanya.
Tim pansel, kata dia, sudah terbentuk. Tim akan konsultasi dengan gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) soal mana dulu jabatan yang akan diisi.
“Kami juga akan serahkan standar kompetensi jabatan (SKJ). Itu akan jadi acuan tim menentukan 3 orang untuk setiap pos jabatan,” kata Anom.
Sampai 1 Oktober mendatang, total ada 12 jabatan yang kosong. Sedangkan sampai Desember, jumlahnya bertambah jadi 14 jabatan kosong.
“Yang urgen harus diisi lebih dulu adalah Direktur RS Saiful Anwar, lalu Asisten 1 dan Asisten 3. Itu yang mendesak karena dinamikanya luar biasa. Juga Dinas Pendidikan,” kata Anom.
Targetnya, akhir September ini mutasi maupun rotasi pejabat sudah harus dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan yang kosong itu.(den/tin)