Khofifah Ingin Kantor Gubernur Jatim Berbasis Digital

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur ingin ruang kerjanya memiliki layar besar yang terkoneksi pusat data dan bisa memfasilitasi rapat video-conference dengan seluruh kepala dinas.

Ini dia sampaikan saat melihat ruang kerjanya di Kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan, Jumat (15/2/2019), bersama Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Jawa Timur.

Layar besar itu, dia inginkan, bisa memantau beberapa hal mulai dari peta daerah rawan bencana. Dari layar ini dia berharap dapat memantau kondisi terkini berbagai daerah di Jatim yang rawan bencana.

“Saya punya mimpi besar, punya operation room seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Bukan harus semewah dan sedetail BNPB, tapi kami akan berusaha bisa terkoneksi dengan BNPB untuk deteksi dini bencana alam,” katanya.

Pertimbangan utama pemantauan melalui layar itu, karena sebagian besar tekstur tanah di Jatim rentan terjadi longsor, ataupun hujan intensitas tinggi yang dapat menyebabkan banjir.

Dia berharap, deteksi dini bisa dilakukan tidak hanya oleh BPBD, tapi juga dinas lainnya. Seperti Dinas Pendidikan juga Dinas Pekerjaan Umum yang cepat tanggap datang dan melakukan tindakan saat masa tanggap bencana.

Khofifah juga menginginkan sistem itu mampu dijalankan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tingkat II di Kabupaten/Kota di Jawa Timur, sehingga bisa saling terhubung.

“Jadi sekali klik bisa kelihatan mana daerah yang banjir. Sehingga early warning system bisa terakses dan menjadi antisipasi dan kewaspadaan bersama,” katanya.

Pada hari pertamanya ngantor sebagai Gubernur Jatim ini, dia mengatakan, dirinya bersama Emil akan membangun kampung siaga bencana sebagai langkah antisipasi bencana budaya.

“Dulu ada bahasa yang sering saya pakai yakni living harmony with disaster. Kami tidak ingin ada bencana, namun secara faktual, tanah kita ini ada kerentanan dan curah hujan tinggi, sangat mungkin terjadi banjir,” ujarnya.

Tagline itu, dia harapkan mendorong secara kultural
agar semua masyarakat di Jawa Timur melakukan antisipasi sebagaimana yang dilakukan masyarakat di wilayah Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan ketika ada luapan Sungai Bengawan Solo.

Khofifah, pada kesempatan yang sama juga menyampaikan keinginannya untuk membuat semua ruangan yang ada di Kantor Gubernur berbasis digital.

“Sekarang era digital, jadi kita akan buat bagaimana semua ruang kerja terhubung dengan digitalisasi yang memungkinkan kita mengakses informasi yang sudah terintegrasi,” kata Khofifah kepada para wartawan.

Layar di ruang kerjanya, juga diinginkan Khofifah, bisa terkoneksi dengan semua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Jatim sehingga memungkinkan video-conference.

“Kalau bisa layarnya tebal bisa menampilkan 48 layar sehingga bisa berkomunikasi secara personal dengan para kepala dinas atau kita melakukan meeting secara video-conference,” ujarnya.

Alasan penyelenggaraan rapat melalui video-conference ini, karena kantor OPD di Pemprov Jawa Timur berpencar, tidak berada di satu area. Menurutnya, tidak efektif bila ada hal yang urgent para kepala dinas harus datang ke Kantor Gubernur.

Rapat video-conference, dia tegaskan, akan rutin dia lakukan dengan dinas-dinas terkait.(den/wil/ipg)