Kepala Staf Kepresidenan Menepis Isu Jatah Jabatan Strategis Polri untuk Geng Solo

Moeldoko Kepala Staf Kepresidenan angkat bicara mengenai isu jabatan strategis di Polri yang diisi para perwira tinggi yang pernah bertugas di wilayah Surakarta, Jawa Tengah, atau istilahnya Geng Solo.

Isu itu mengemuka sesudah Jenderal Polisi Idham Azis Kapolri melakukan mutasi besar-besaran, salah satunya penunjukan Inspektur Jenderal Polisi Nana Sujana sebagai Kapolda Metro Jaya.

Menurut Moeldoko, dasar penunjukan itu adalah rekam jejak dan pengalaman, bukan atas dasar keputusan politik.

Dia menganalogikan waktu menjabat Panglima TNI, orang-orang yang pernah bekerja dengannya dan memiliki prestasi, kemudian dipercaya menjadi asistennya, atau menempati jabatan strategis.

“Waktu jadi Panglima TNI, saya mengenali orang-orang yang dulu pernah bekerja dengan saya dan prestasinya baik. Jadi, mereka bisa saya tunjuk sebagai asisten. Analoginya seperti itu. Jadi, semua dasarnya talent scouting, bukan karena political appointee. Tidak mungkin jabatan strategis dipertaruhkan sembarangan, pasti ada pertimbangan yang ditunjuk sebagai pejabat punya kapabilitas, loyalitas kepada atasan, organisasi serta negara, dan juga punya integritas,” ucapnya di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (26/12/2019).

Sekadar informasi, istilah Geng Solo di internal Korps Bhayangkara pertama kali disampaikan Neta Sanusi Pane Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW).

Kata Neta, melesatnya karier perwira tinggi Geng Solo merusak sistem di tubuh Polri yang sudah dibangun sejak lama.

Neta mencatat ada tiga perwira tinggi mantan Kapolresta Surakarta, yang kariernya melesat. Selain Irjen Pol Nana Sujana sebagai Kapolda Metro Jaya, ada dua nama lainnya.

Yaitu Irjen Pol. Listyo Sigit Prabowo yang sekarang menjabat Kabareskrim Polri, dan Brigjen Pol Ahmad Lutfi yang mendapat promosi sebagai Wakapolda Jawa Tengah.(rid/tin/ipg)