Kartu Prakerja Disiapkan Pemerintah untuk Tingkatkan Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia

Program Kartu Prakerja akan diluncurkan Pemerintah awal tahun 2020.

Ada dua tujuan utama program tersebut. Pertama, mempersiapkan angkatan kerja baru yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

Tujuan yang kedua, meningkatkan keterampilan angkatan kerja yang sudah ada, supaya lebih produktif dan berdaya saing.

Untuk menjamin tercapainya dua tujuan utama Program Kartu Prakerja, siang hari ini, Selasa (12/11/2019), Joko Widodo Presiden mengumpulkan menteri terkait, dalam rapat kabinet terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta.

Di hadapan para pembantunya, Presiden mengungkapkan, sebagian besar tenaga kerja Indonesia lulusan SMP dan SD. Padahal, sekarang dunia usaha dan industri memerlukan tenaga kerja dengan keterampilan dan kompetensi.

Maka dari itu, Jokowi menegaskan, perlunya pembenahan sistem pendidikan dan pelatihan bagi para tenaga kerja, supaya makin banyak yang terserap dunia usaha.

“Supaya menjadi catatan, 58 persen tenaga kerja Indonesia itu lulusan SMP ke bawah. Karena itu, reformasi harus dimulai dari hulunya, yaitu pembenahan pada sistem pendidikan dan pelatihan vokasi,” ujar Presiden.

Dengan Kartu Prakerja, Pemerintah akan menyalurkan bantuan dana pelatihan yang memberikan akses bagi peningkatan keterampilan dan keahlian.

Nantinya, para pemegang Kartu Prakerja bisa memilih jenis pelatihan tertentu melalui platform digital yang dirancang sejalan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

Jokowi mengambil contoh, pelatihan yang sejalan dengan dunia usaha seperti barista kopi, animasi, desain grafis, bahasa asing, teknisi dan pemrograman komputer.

“Pemilik Kartu Prakerja bisa memilih langsung pelatihan atau kursus yang diminati melalui platform digital yang disiapkan Pemerintah. Mereka boleh memilih pelatihan yang diminati mulai dari misalnya barista kopi, animasi, desain grafis, bahasa Inggris, komputer, teknisi, juga programming,” paparnya.

Secara khusus, Presiden minta penyelenggaraan pelatihan tidak cuma dilakukan kementerian/lembaga saja. Tapi, BUMN dan swasta juga harus terlibat supaya menjangkau tenaga kerja yang ada.

“Tentunya diharapkan pelatihan dikerjakan secara masif lewat penyedia jasa swasta. Ini yang diprioritaskan. Kemudian yang kedua, BUMN juga ikut campur di sini karena BUMN memiliki tempat pelatihan yang sangat representatif,” tegasnya.

Lebih lanjut, Jokowi mengimbau program pelatihan jangan sebatas menyasar lulusan atau angkatan kerja baru. Tapi, juga harus menjangkau mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja.

“Selain para pencari kerja, korban PHK juga perlu diberikan akses yang ingin meningkatkan keterampilannya melalui program reskilling atau upskilling,” ucap mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Dengan pelatihan baru (reskilling) atau peningkatan kemampuan (upskilling), diharapkan mereka bisa bekerja, atau bahkan menciptakan lapangan kerja baru sebagai entrepreneur. (rid/iss/ipg)