KLHK Siapkan Riset Bersama Ahli untuk Buktikan Isu Dioxin

Pemerintah merespon terbitnya kajian kandungan dioxin pada tahu dan telur ayam di Jawa Timur, sebagai dampak dari penggunaan bahan bakar produksi menggunakan sampah limbah plastik impor.

Siti Nurbaya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mengatakan, persoalan sampah dan limbah plastik impor selama ini mendapat perhatian khusus dari Joko Widodo Presiden, karena berkaitan dengan kualitas hidup manusia Indonesia.

”Sampah yang diseludupkan bukan cuma melanggar UU, tapi juga mengancam generasi bangsa. Bapak Presiden sangat menaruh perhatian soal ini,” kata Siti Nurbaya di Kantor Kementerian LHK, Jakarta, Senin (25/11/2019).

Sampah impor plastik selama puluhan tahun, lanjut Siti, masuk melalui celah impor bahan baku kertas dan scrap plastik untuk industri. Penyeludupan itu melanggar UU Nomor 18 tahun 2008 dan UU Nomor 32 tahun 2009.

“Oleh karena itu, KLHK bertindak tegas dengan mengembalikan atau re-ekspor sampah ke negara asal,” tegasnya.

Lebih lanjut, Tim Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) KLHK, juga diperintahkan untuk terus meningkatkan pengawasan di lapangan.

Hasilnya, dari 2.194 kontainer yang masuk ke Indonesia, KLHK sudah kirim balik (re-ekspor) 883 kontainer ke negara asal. Selain itu, perbaikan regulasi dan pengawasan ketat terus dilakukan.

Akhir pekan lalu, menurut Siti, Tim KLHK bersama para ahli juga turun langsung ke Desa Bangun, Mojokerto, dan Desa Tropodo, Sidoarjo. Turut bersama tim KLHK para peneliti dari BPPT, Fakultas Teknis Kimia ITS, Universitas Airlangga dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo.

”Saya minta bantuan para ahli untuk melakukan riset di dua desa tersebut. Khususnya untuk isu dioxin yang sudah meresahkan masyarakat. Kita lihat nanti kebenarannya dari hasil studi,” kata Siti Nurbaya.

Menurut Menteri LHK, persoalan penggunaan sampah limpah plastik impor sudah lama berlangsung di lokasi itu, karena harganya yang lebih murah.

Supaya tidak mengakibatkan masalah serius, pemerintah menyiapkan langkah-langkah, bukan cuma soal sampah, tapi juga dampak sosial ekonomi masyarakat setempat.

”Semuanya akan didalami secara akademik. Termasuk soal dampak pembakaran. Saya juga ingin mengetahui hasil studi yang menyebutkan bahwa ada dioxin dalam telur ayam. Kita akan lihat semua hasil studinya nanti,” imbuh Menteri LHK.

Kemudian, Siti Nurbaya menegaskan, pihaknya akan terus memberikan pendampingan kepada masyarakat, terutama untuk mengubah kebiasaan menggunakan sampah limbah plastik impor sebagai bahan bakar.

Saat kunjungan tim ke lokasi, jumlah tumpukan sampah plastik untuk bahan bakar sudah berkurang dibandingkan dengan kondisi pada bulan Juli 2019 lalu. Pasokan sampah itu berkurang karena langkah re-ekspor, perubahan regulasi, serta pengawasan yang semakin ketat oleh Pemerintah.

Pengusaha UMKM juga sadar, bahan bakar dari sampah plastik berdampak pada lingkungan dan masyarakat.

Para pelaku usaha mengaku siap beralih dari bahan bakar sampah plastik menjadi bahan bakar kayu atau alternatif lainnya. Terlebih lagi sudah ada penggunaan insinerator yang teknologinya ramah lingkungan.

Pemerintah akan mempelajari ini, termasuk kalau harus memberikan dukungan fasilitas oleh bagi industri UMKM. Dukungan fasilitas ini bisa dari KLHK, Kementerian Perindustrian, KemenKopUMKM, atau bahkan dari Pemda.

”Semuanya bisa membantu, yang penting industri masyarakat tetap harus berjalan baik dengan tetap ramah lingkungan,” kata Menteri Siti.

Untuk mengatasi masalah sampah yang masih menjadi persoalan di tengah masyarakat, pemerintah terus melakukan pengelolaan, salah satunya dengan menerapkan prinsip 3R (reuse, reduce, dan recycle).

”Pemerintah dan Pemda bekerja serius untuk itu. Saya juga tau bahwa dukungan masyarakat dan para aktivis terkait sampah cukup besar. Ini menjadi modal kekuatan kita menyelesaikan masalah sampah,” pungkasnya.(rid/dwi)