Joko Widodo Presiden dan Jusuf Kalla Wakil Presiden, siang hari ini, Senin (29/4/2019), memimpin rapat kabinet terbatas membahas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota negara, di Kantor Presiden, Jakarta Pusat.
Pantauan di lokasi, Menko Perekonomian, Menko Kemaritiman, Menko Polhukam, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Panglima TNI.
Selain itu, terpantau hadir Bima Arya Wali Kota Bogor, Airin Rachmi Diany Wali Kota Tangerang Selatan, Pradi Supriatna Wakil Wali Kota Depok, dan Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta.
Mengawali rapat, Jokowi Presiden mengatakan gagasan pemindahan ibu kota negara sudah ada dari masa Presiden Soekarno, dan terus menjadi wacana setiap era pemetintahan. Tapu, sampai sekarang, wacana itu belum terwujud.
Menurut Jokowi, rencana pemindahan ibu kota negara itu antara lain bertujuan mempersiapkan Indonesia menghadapi kompetisi global, dan pembangunan lebih Indonesiasentris, tidak terpusat di Jakarta atau Pulau Jawa.
“Saat ini kita tidak boleh berpikir jangka pendek, tapi harus bicara kepentingan lebih besar bagi bangsa dan negara, visioner dalam jangka panjang sebagai negara besar menyongsong kompetisi global. Begitu kita sepakat menuju negara maju, pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah apakah di masa yang akan datang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara mampu memikul dua beban sekaligus yaitu sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan publik sekaligus pusat bisnis?” kata Presiden.
Nantinya, ibu kota negara yang baru diproyeksikan cuma menjadi pusat pemerintahan, pelayanan publik, legislatif (DPR RI), yudikatif (peradilan), dan aparat keamanan (TNI dan Polri).
Sedangkan untuk perekonomian dan bisnis seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, rencananya akan tetap berpusat di Jakarta.
Lebih lanjut, Jokowi menyebut beberapa negara sudah memindahkan pusat pemerintahannya, antara lain Korea Selatan, Brasil dan Kazakhstan.
Presiden juga sadar, memindahkan ibu kota negara membutuhkan persiapan yang matang, detail, baik dari sisi pemilihan lokasi yang tepat termasuk memperhitungkan aspek geopolitik, geostrategis, infrastruktur pendukung serta pembiayaannya.
Tapi, mantan Gubernur Provinsi DKI Jakarta itu yakin kalau persiapannya sudah baik sejak awal, maka rencana itu bisa diwujudkan. (rid/iss/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
