Jokowi Menyebut Anaknya yang Tak Lolos Tes CPNS Bukti Rekrutmen ASN Berbasis Kompetensi

Dalam debat perdana Capres-Cawapres yang diselenggarakan KPU, Joko Widodo (Jokowi) menyebut, rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) prinsipnya harus transparan dan berbasis kompetensi.

Kata Jokowi, rekrutmen bukan berbasis finansial maupun nepotisme. Pernyataan ini untuk menjawab pertanyaan panelis yang menanyakan tentang korupsi, kaitanya dengan birokrasi dan politik biaya tinggi.

“Prinsipnya rekrutmen itu harus berbasis pada kompetensi, bukan finansial dan bukan nepotisme. Oleh sebab itu untuk pejabat-pejabat birokrasi, rekrutmen harus dilakukan transparan, sederhana dan standar-standar yang jelas,” ujar Jokowi dalam debat Capres-Cawapres di Gedung Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019).

Jokowi mencontohkan bagaimana rekrutmen ASN atau PNS dilakukan secara terbuka dan berbasis kompetensi dengan menyebutkan bahwa anaknya yang sempat mengikuti tes tidak lolos menjadi PNS.

“Contoh rekrutmen ASN kita, PNS kita, dilakukan secara terbuka, semuanya bisa cek hasilnya. Anak saya tidak bisa diterima di situ karena memang tidak lulus,” tegasnya.

Untuk jabatan-jabatan politik, kata dia, perlu sebuah penyederhanaan sistem di dalam sistem kepartaian sehingga Pemilu menjadi murah, pejabat-pejabat tidak terbebani biaya Pemilu sehingga bisa memangkas politik uang dan bisa memangkas korupsi.

Menurut Jokowi, dengan penyederhanaan sistem maka akan didapat pejabat-pejabat publik yang berintegritas.

“Kita bisa mendapatkan pejabat-pejabat publik yang memiliki integritas, kapasitas yang baik, dan kita harapkan dengan rekrutmen ini jabatan-jabatan baik itu Bupati, Walikota, Gubernur dan seterusnya, kita akan mendapatkan putra-putri terbaik karena memang rekrutmennya berjalan dengan transparan dan akuntabel,” jelasnya.

Sementara Prabowo Subianto mengatakan, korupsi terjadi karena gaji pejabat yang tidak realistis dengan beban pekerjaannya.

“Sebagai contoh, bagaimana bisa seorang gubernur gajinya Rp8 juta kemudian dia mengelola provinsi umpamanya Jawa Tengah yang lebih besar dari Malaysia dengan APBD yang begitu besar. Jadi ini adalah hal-hal yang tidak realistis,” kata Prabowo.

Menurut dia, seorang kepala pemerintahan kalau benar-benar niat untuk memperbaiki, harus segera melakukan terobosan-terobosan.(faz/den)