Jatim Pilot Project Penggunaan Dana Desa untuk Turunkan Stunting

Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Jawa Timur mendorong kepala desa, di daerah yang menjadi lokus penanganan nasional, mengalokasikan dana desa untuk mencegah stunting.

Menurutnya, angka stunting di Jawa Timur sudah cukup mengkhawatirkan. Dia menyebutkan, jumlah balita stunting sudah mencapai 30 persen dari jumlah balita yang ada di Jawa Timur.

Data itu terungkap di forum sosialisasi gerakan Aksi Cegah Stunting di Kantor Dinas Kesehatan Jatim, yang diikuti kepala dinas dari 18 kabupaten dengan prevalensi stunting tinggi di Jatim, Selasa (30/7/2019).

“Apalagi, tadi disebut 75 persen dari yang stunting kemunginan IQ-nya di bawah rata-rata. Bayangkan kalau ini terjadi di Jatim. Bagaimana kami bisa mengentas kemiskinan? Ini PR yang urgent, sangat urgent,” ujar Emil.

Forum itu digagas oleh Samsul Widodo Direktur Jenderal Pembangunan Desa Tertinggal (PDT), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Samsul bekerja sama dengan Profesor dr Damayanti Rusli Sjarif, peneliti tumbuh kembang dan gizi anak dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM)/Fakultas Kedokter Universitas Indonesia (FKUI) menginisiasi gerakan ini.

Awal 2018 lalu, mereka menangani sekaligus meneliti kasus stunting di Desa Banyumundu, Kabupaten Pandeglang, Banten. Metode mereka ternyata berhasil menurunkan angka stunting sampai 8 persen hanya selama enam bulan.

Mereka pun datang ke Jawa Timur menawarkan agar sejumlah kabupaten di provinsi ini mau menjadi pilot project pelaksanaan metode yang telah diterapkan di Pandeglang. Emil pun setuju.

“Setelah ini IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) bersama Dinkes dan tim Profesor dr Damayanti dan PDT akan merumuskan langkah tindak lanjut. Pemprov akan mensupport,” ujarnya.

Pemprov Jatim, kata Emil, akan mengambil langkah spesifik daerah mana saja yang perlu menjadi fokus penanganan. Dia memungkinkan, akan ada sejumlah desa di kecamatan yang sama yang menjadi fokus penanganan.

“Sehingga nanti puskesmasnya bisa jadi lokus (penanganan stunting) untuk penerapan penanganan sesuai metode Aksi Cegah Stunting ini. Kasih kami waktu satu sampai dua bulan ke depan untuk merancang ini,” katanya.

Tidak hanya itu, Pemprov akan mendorong kepala desa agar menganggarkan dana desa untuk penanganan stunting. Dia meminta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memastikan kepala desanya berkomitmen soal ini.

“Ini bukan soal takut, ini soal komitmen. Sudah ada buku panduan untuk Tahun Anggaran 2020, dana desa untuk kebutuhan kesehatan itu apa saja yang harus dilakukan. Itu harusnya dipenuhi. PDIT juga turun, kan?” katanya.

Samsul Widodo Dirjen PDT mengatakan, gerakan ini dia inisasi karena merasa resah terhadap penanganan stunting yang tidak spesifik.

“Kami merasa, banyak yang bicara soal stunting tapi semua tentang kelembagaan, makro, kebijakan. Tidak ada langkah konkrit yang harus dilakukan di level desa,” ujarnya. “Sampai akhirnya saya bertemu Profesor Damayanti.”

Dia meyakini, dana desa bisa dialokasikan untuk mendukung gerakan pencegahan stunting ini. “Bisa dipakai untuk beli timbangan, alat ukur (untuk Posyandu), bisa juga untuk makanan tambahan dan sebagainya,” katanya kepada suarasurabaya.net.

Kesepakatan telah terjadi. Samsul mengatakan, pekan depan dia akan mengirimkan tim untuk mendiskusikan teknis rencana tindak lanjut penerapan gerakan ini di Jawa Timur.

“Ini pertama kali kami menggandeng daerah lain setelah penelitian kami di Pandeglang. Sebenarnya kami juga menyasar Jateng, Jabar, dan Indonesia Timur. Di putaran kedua nanti kami coba ke NTT atau daerah lain dengan prevalensi stunting tinggi,” katanya.

Soal kepala desa yang belum menganggarkan dana desa untuk pencegahan stunting, Samsul mengatakan, dia yakin selama ini tidak ada advokasi yang konkrit kepada mereka.

“Bukan mereka tidak mau, tapi tidak tahu. Makanya dari forum ini kami punya kesepakatan dengan dinas PPMD dan Dinkes bersama-sama menyasar dan mencegah stunting, dan Pak Wagub merespons dengan baik,” katanya.(den/iss/ipg)