Jatim, Papua, dan Papua Barat Akan Jalin Sister Province

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim memaparkan hasil diskusinya dengan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri kepada Lenis Kogoya, Staf Khusus Presiden untuk Wilayah Papua, Selasa (20/8/2019). Bahwa Jatim, Papua, dan Papua Barat sangat mungkin menjalin sister province.

“Dari diskusi kami, saya dan Pak Plt. Dirjen Otda, ada hal ingin kami gagas, semacam Sister Province. Selama ini teman-teman cukup friendly cukup familiar dengan Sister City. Lah ini sister province antara Jatim dengan Papua, antara Jatim dengan Papua Barat,” ujarnya.

Khofifah mengatakan, dia masih akan menelaah bersama Ditjen Otda Kemendagri format yang sesuai untuk penerapan sister province. Beberapa program yang muncul dalam diskusi itu, salah satunya untuk peningkatan kualitas SDM.

“Sama-sama kita akan berikhtiar meningkatkan kualitas SDM kita. Kemudian muncul dari Pak Lenis, magang PNS misalnya. Jadi PNS yang baru 80 persen CPNS bisa magang di sini sampai dua tiga tahun,” ujar Khofifah.

Khofifah menyambut baik usulan Lenis Kogoya yang juga merupakan Ketua Masyarakat Adat Tanah Papua itu. Dia berujar, tidak hanya sister province, program yang terjalin juga bisa serupa sister city.

“Misalnya, kabupaten mana dengan Jayapura, kabupaten mana dengan Manokwari dan seterusnya. Sehingga kalau ada sejumlah PNS atau CPNS yang akan magang kami bisa berbagi penempatannya sesuai SK CPNS mereka,” ujarnya.

Kerja sama antarprovinsi yang biasanya dijalin dengan provinsi di luar negeri itu, kata Khofifah, juga akan menyangkut tentang pelatihan vokasi. Menurutnya, banyak hal berkaitan kualitas SDM yang bisa dilakukan. Apalagi Pemprov Jatim mendapat penugasan khusus dari pusat.

“Pemprov ini, kan, mendapat penugasan menjadi semacam mentor untuk rumah sakit di Bali Nusra (Nusa Tenggara). Nah, mungkin ini bisa (dikembangan) dengan layanan kesehatan di Papua dan Papua Barat,” katanya.

Menurut Khofifah, gagasan telah dia bahas dengan Akmal Malik Plt Dirjen Otda Kemendagri adalah tahap yang sangat awal. Dia akan mematangkan kembali gagasan ini bersama Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.(den/iss/ipg)