Ini Format yang Akan Dilakukan Khofifah-Emil dalam Mengelola SMA/SMK

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur yang telah dilantik Joko Widodo Presiden, dalam acara penyambutan di Gedung Negara Grahadi, Kamis (14/2/2019), sempat menyinggung soal SMA/SMK.

Di hadapan undangan yang hadir di acara itu, Khofifah mengatakan, selama perjalanan arak-arakan dari Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya ke Tugu Pahlawan, juga dari Tugu Pahlawan ke Gedung Negara Grahadi, dia bertemu banyak pelajar SMK.

“Saya tadi ketemu banyak sekali anak-anak SMK. Lalu mereka bilang, ya, Pak Emil, ya, ‘SMP bebas (biaya,red), SMP bebas!’ Katanya. Saya ingin sampaikan, ini, kan, ada SOP-nya, ada standarnya. Jadi (SMA/SMK,red) yang swasta, beda-beda nilai (SPP-nya,red), tidak bisa bebas utuh,” katanya.

Sedangkan untuk SMA/SMK negeri, Khofifah dan Emil sudah membicarakan ini dan menyepakati sebuah format yang akan mereka lakukan di awal-awal kepemimpinan mereka sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.

“Saya katakan ke Pak Emil. Kan, ada anggaran (APBD) untuk persiapan seragam. Nah, kalau SMA/SMK Negeri yang favorit, SMA-SMK negeri yang memang SPP-nya tinggi, kami sih akan menawarkan, mungkin ada yang tidak butuh seragam dari anggaran APBD,” ujarnya.

Formatnya, bila ada sekolah yang memang tidak membutuhkan seragam dari anggaran APBD, seragam (atau anggaran seragam yang dia maksudkan,red) itu akan diberikan kepada sekolah yang lain.

“Ini format yang akan kami lakukan, supaya kita ini membangun solidaritas sosial yang baik antara sekolah satu dengan sekolah lain. Ada satu sekolah yang anak didiknya punya kemampuan ekonomi bagus. Ada satu sekolah yang ternyata anak didiknya tidak semuanya mampu menyiapkan sendiri, jadi mereka butuh disubsidi,” kata Khofifah.

Khofifah tidak memberikan ketegasan, apakah format itu akan menjadikan iuran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) SMA/SMK di Jawa Timur akan dibebaskan atau tidak.

Sebelumnya, Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya saat bertemu dengan Khofifah di salah satu rumah makan di Surabaya sempat membahas tentang pengelolaan SMA/SMK ini.

Risma saat itu menyatakan harapannya, agar SMA/SMK di Surabaya bisa kembali dikelola Pemkot Surabaya sehingga biaya SPP dan biaya pendidikan lainnya kembali ditanggung oleh Pemkot Surabaya.(den/tin/dwi)