Joko Widodo Presiden dan Jusuf Kalla Wakil Presiden, Senin (29/4/2019), memimpin rapat kabinet terbatas membahas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota negara, di Kantor Presiden, Jakarta Pusat.
Dalam rapat yang dihadiri sejumlah menteri, kepala lembaga negara, dan kepala daerah, Bambang Brodjonegoro Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas memaparkan hasil kajiannya.
Menurut Bambang, Kota Jakarta dengan berbagai permasalahannya sudah tidak layak menjadi ibu kota negara tempat pusat pemerintahan Indonesia.
Berdasarkan data Bappenas, Jakarta sudah berpenduduk 10,2 juta orang, dan tercatat di urutan ke-4 kota terpadat di dunia.
Hal itu menyebabkan masalah kemacetan lalu lintas yang parah, bahkan menurut riset tahun 2013, kemacetan di Kota Jakarta mengakibatkan kerugian ekonomi sekitar Rp56 triliun per tahun.
“Seharusnya Jakarta bisa memberikan pelayanan yang lebih baik yang terutama dalam fungsi sebagai ibukota negara. Tapi, saat ini problem kemacetan lalu lintas sangat parah. Meski sudah ada MRT fase 1 A, bukan berarti masalah transportasi di Jakarta selesai,” ujarnya di Kantor Presiden, Jakarta.
Persoalan lain di Jakarta, adalah bencana banjir yang sering terjadi karena penurunan muka tanah terutama di daerah Pantai Utara Jakarta kira-kira 7,5 centimeter tiap tahun, sedangkan permukaan air laut mengalami kenaikan.
Dalam kurun 20 tahun terakhir, penurunan muka tanah itu diperkirakan mencapai 60-120 centimeter, akibat penggunaan air tanah yang berlebihan, serta terlalu banyaknya jumlah penduduk.
Selain itu, Bappenas juga menemukan persoalan kualitas sungai di Jakarta sangat buruk, di mana sekitar 96 persen sungai tercemar limbah.
Dengan mempertimbangkan sejumlah permasalahan, serta fakta bahwa Jakarta adalah peninggalan Kolonial Belanda, Bappenas mengusulkan pemindahan ibu kota negara yang merepresentasikan identitas bangsa.
Rencana pemindahan ibu kota negara itu antara lain bertujuan mempersiapkan Indonesia menghadapi kompetisi global, dan supaya pembangunan lebih Indonesiasentris, tidak terpusat di Jakarta atau Pulau Jawa.
Kalau rencana itu terwujud, ibu kota Indonesia yang baru diharapkan menjadi kota modern berkelas internasional, seperti Washington DC di Amerika Serikat, Canberra di Australia, dan Brasilia di Brasil. (rid/tin/ipg)