Gapasdap Minta Pemerintah Moratorium Perijinan Kapal dan Bangun Dermaga-Dermaga Baru

Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan (Gapasdap) meminta Pemerintah untuk segera melakukan moratorium pada perizinan kapal di lintasan-lintasan pelabuhan penyebrangan utama. Tak hanya itu, mereka juga meminta agar pemerintah membangun dermaga-dermaga baru di pelabuhan-pelabuhan penyebrangan.

Khoiri Soetomo Ketua Umum DPP Gapasdap mengatakan, saat ini terjadi over supply pada armada kapal penyebrangan di hampir seluruh pelabuhan penyebrangan Indonesia. Hal ini, menurut Khoiri, berdampak besar pada operasional kapal-kapal yang ada.

“Kami rata-rata beroperasi dalam satu bulan tak lebih dari 12 hari. Nah ini tentu merupakan kemubaziran yang luar biasa,” ujar Khoiri pada Kamis (5/7/2019).

Khoiri mengaku, sedikitnya hari operasional kapal membuat para pengusaha angkutan laut terpaksa harus menaikkan tarif angkutan.

Selain jumlah kapal yang berlebih, minimnya dermaga di pelabuhan-pelabuhan penyebrangan utama juga menjadi penyebab. Ia menyontohkan, Pelabuhan Merak-Bakauheni yang ditempati 71 kapal hanya memiliki 6 dermaga saja.

“Idealnya dermaganya satu pasang hanya untuk 5 kapal. saat ini ada 6 dermaga, Disitu ada 71 kapal. Jauh dari kebutuhan,” pungkasnya. (bas/tin/rst)