Anggaran pembangunan Flyover Gedangan tetap diajukan ke Pemerintah Pusat setelah lahan untuk kebutuhan flyover terbebaskan. Lahan yang dibutuhkan seluas 1,3 hektare. Pembebasan lahan baru bisa dimulai di tahun anggaran 2020.
Sunarti Setyaningsih Plt Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (PU BMSDA) Sidoarjo mengatakan, perkiraan kebutuhan lahan itu muncul saat rapat koordinasi dengan Dinas PU Bina Marga Provinsi Jatim dan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) VIII Jumat (15/3/2019) lalu.
“Mengacu harga lahan per meter dari pembebasan terakhir yang kami lakukan di Jalan Pahlawan, total anggaran yang perlu disiapkan besar sekali, ya,” ujar perempuan yang akrab disapa Naning itu ketika dihubungi suarasurabaya.net, Kamis (21/3/2019).
Perkiraan biaya pembebasan lahan untuk Flyover Gedangan yang dia hitung berdasarkan hasil appraisal untuk lahan di Jalan Pahlawan Sidoarjo, kurang lebih mencapai Rp300 miliar.
“Perkiraannya Rp300 miliar. Nah, kemarin, kan, seperti yang saya sampaikan, kami baru mengusulkan Rp50 miliar untuk pembebasan lahan di APBD 2020. Nanti kami tambah. Tapi baru bisa secara bertahap. Mungkin tidak bisa semuanya, 2021 kami anggarkan lagi,” katanya.
Dia membenarkan, sebagian besar ruko yang ada di sepanjang Jalur Surabaya-Sidoarjo di Gedangan akan terdampak pembebasan lahan. Demikian halnya di jalur sebaliknya.
Selain itu, u-turn atau putar balikan kendaraan di depan Pasmar nantinya juga akan ditutup permanen dibuatkan u-turn baru. Demikian halnya u-turn di depan perumahan Jayaland arah ke selatan. Namun, Naning menyebutkan, ini baru rancangan perkiraan.
“Karena kami belum menerima gambar rancangan detailnya, baik dari Dinas PU Provinsi maupun BBPJN. Kemarin di rapat hanya disampaikan perkiraan kebutuhan lahannya saja,” ujarnya.
Dalam prosesnya, kata Naning, detail gambar Flyover Gedangan yang direncanakan sepanjang 477 meter dengan lebar 18 meter di dua jalur Surabaya-Sidoarjo itu sangat dibutuhkan untuk merencanakan pembebasan lahan.
“Tapi kemarin baru perkiraan saja. Kami belum dapat desain sebenarnya, berapa sih kebutuhan tanahnya? Gambarnya belum di-share (bagikan) ke kami,” ujarnya.
Gatot Sulistyo Hadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Provinsi Jatim mengatakan, dia menyayangkan pembebasan lahan itu tidak bisa dipercepat karena alasan keterbatasan anggaran.
Sebab menurutnya, pengajuan anggaran dari Kementerian PU Perumahan Rakyat tidak bisa segera dilakukan bila pembebasan lahan ini belum berjalan. Dia pun mendorong agar Pemkab Sidoarjo bisa mempercepat pembebasan lahan ini.
“Makanya, waktu rapat kemarin saya usulkan supaya dianggarkan bertahap. Di PAPBD (Perencanaan APBD) 2020 dianggarkan, nanti PAPBD 2021 juga dianggarkan lagi. Jadi nanti pertengahan 2021 kami akan ajukan ke kementerian supaya bisa segera dilelang pengerjaannya,” ujarnya.
Sekadar mengingatkan, lalu lintas di Simpang Gedangan Sidoarjo dinilai sudah sangat kritis sejak 2015 silam oleh akademisi yang melakukan studi kelayakan rencana pembangunan Flyover Gedangan.
Volume kendaraan yang melewati Simpang Gedangan saat itu sudah terlalu dipaksakan. Padahal sampai sekarang tidak ada upaya penambahan kapasitas jalan.
Hasil kajian para peneliti saat itu, volume kendaraan di Simpang Gedangan mencapai 2.131 satuan mobil penumpang (SMP) per jam. Padahal, kapasitas jalan itu hanya mampu menampung 1.523,79 SMP per jamnya.
Kebutuhan akan flyover di Simpang Gedangan, menurut para peneliti, sudah sangat mendesak. Percepatan pembangunan flyover demi mengurai kemacetan yang kerap terjadi juga akan berdampak penghematan biaya operasional kendaraan.(den/dwi/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
