Entaskan 361 Desa Tertinggal, Skema BK-Desa Pemprov Jatim Berubah pada 2020

Masih ada 361 desa tertinggal di Jawa Timur berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT) pada 2019.

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur menargetkan, pada 2020 tidak ada lagi desa tertinggal. Dia tugaskan semua organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar bersinergi.

OPD Pemprov Jatim dia minta mengidentifikasi 361 desa tertinggal itu. “Saya ingin fokus desa tertinggal, cek semua. Saya mohon, 2020 Jatim tidak ada lagi desa tertinggal,” ujarnya.

Dia menyampaikan target ini saat memberi pengarahan kepada ratusan kepala desa penerima Bantuan Keuangan Desa (BK-Desa) tahap kedua 2019 di Grahadi, Kamis (5/9/2019). “Tanpa harus rapat,” katanya.

Khofifah berani menetapkan target tanpa merapatkan lebih dulu karena dia sudah mengalkulasi semua kemungkinan bersama Profesor Erani Yustika SE Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi.

Saran Prof Erani yang utama adalah Identifikasi. Dia juga menyarankan, 361 kepala desa itu dikumpulkan di Surabaya untuk diberi pembekalan khusus. Selanjutnya, melibatkan perguruan tinggi.

“Kami ingin sinergikan dengan perguruan tinggi melalui program KKN, sehingga kami berharap KKN tahun depan bertumpu, berfokus, pada 361 desa yang masih tertinggal,” kata Khofifah.

Indah Wahyuni Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jatim mengatakan, sesuai pemahamannya, untuk mengentaskan desa tertinggal akan ada yang berubah.

Salah satu yang akan berubah adalah program BK-Desa yang Pemprov berikan kepada desa yang sudah mengajukan proposal dan melewati proses verifikasi lapangan.

“Jadi begini, nanti kita tidak lagi melakukan bagi-bagi (BK-Desa) seperti ini, tapi kita melihat benar-benar desa tertinggal. Ya, langsung fokus pada 361 desa tertinggal itu,” ujarnya.

Instruksi gubernur tentang target pengentasan 361 desa tertinggal yang dia pahami, setelah ini harus ada identifikasi secara sinergis antar-OPD di Pemprov Jatim.

Baik Biro Administrasi Pemerintahan dan Otoda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Dinas Sosial, serta Dinas PU Cipta Karya. Dalam waktu dekat mereka akan merapatkan instruksi Khofifah.

“Kami perlu menyamakan persepsi dulu. Lalu kami akan menyisir (desa tertinggal) itu. Kami melakukan pemetaan dulu sebelum mengajukan anggaran di APBD 2020,” ujarnya.

Perlu diketahui, BK-Desa 2019 ini adalah program Pemprov Jatim sesuai dokumen pelaksanaan anggaran kuasa pejabat pengelola keuangan (DPA-KPPKD) Jatim sejak 2018 lalu.

Sesuai dokumen itu, jumlah desa calon penerima BK-Desa pada 2019 sebanyak 247 desa dari 23 kabupaten, sesuai proposal yang telah masuk ke Pemprov. Total APBD yang disiapkan Rp45,6 miliar.

Pencairan BK-Desa ini terbagi beberapa tahap. Pada tahap pertama lalu, data Biro Pemerintahan menunjukkan BK-Desa yang cair sudah Rp24 miliar. Tahap kedua pencairan dilakukan kemarin.

Ada 135 desa dari 10 kabupaten di Jawa Timur yang menerima BK-Desa tahap kedua ini. Total BK-Desa yang dicairkan di tahap kedua mencapai Rp14,3 miliar, sesuai jumlah proposal yang sudah terverifikasi.(den/dwi)