Joko Widodo Presiden, Kamis (28/11/2019), secara resmi membuka Kongres ke-29 Notaris Dunia yang digelar di Jakarta Convention Center.
Kongres yang dihadiri para notaris dari puluhan negara anggota International Union of Notaries (UINL), membahas sejumlah persoalan, salah satunya tantangan era revolusi industri 4.0 yang harus dihadapi notaris di seluruh dunia.
Terkait persoalan itu, Jokowi Presiden mengatakan revolusi industri 4.0 menghadirkan disrupsi di hampir seluruh negara, termasuk negara-negara anggota UINL, sehingga memunculkan tantangan baru yang harus dihadapi bersama.
“Era disrupsi ini menghadirkan tantangan-tantangan baru dan juga memberikan tantangan-tantangan besar di mana pemerintah, pelaku bisnis, dan kalangan notaris harus mengubah proses pemerintahan mau pun proses bisnis dan budaya kerja perusahaan di semua sektor,” ujarnya.
Di era disrupsi dan perkembangan teknologi, pemerintah dituntut bergerak cepat dan lebih lincah dalam menghadapi perubahan. Pelayanan birokrasi yang sebelumnya dianggap berbelit, harus disederhanakan dengan pemanfaatan teknologi sehingga menghasilkan pelayanan yang cepat.
“Disrupsi teknologi bisa kita manfaatkan untuk mengubah proses bisnis dan budaya kerja yang sudah bertahan bertahun-tahun. Inovasi teknologi bisa membuat yang dulunya lambat, ruwet, dan berbelit-belit menjadi lebih sederhana dan cepat,” ucapnya.
Tapi, bukan cuma pemerintah, kalangan bisnis, pelaku usaha, termasuk kalangan notaris juga harus segera berbenah. Sekarang, teknologi informasi menjadi penggerak utama proses bisnis di seluruh dunia.
“Bukan hanya pemerintah yang harus berubah, kalangan bisnis dan pelaku usaha juga harus berubah. Saat ini proses bisnis juga masuk ke dunia digital. Semuanya bisa dilakukan serba online,” kata Presiden.
Lebih lanjut, Presiden melihat inovasi teknologi dapat melayani dan meningkatkan hampir seluruh kegiatan kenotarisan. Seperti misalnya pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) secara autodebet untuk notaris, ujian pengangkatan notaris, registrasi pengangkatan notaris, dan sebagainya.
“Itu artinya, inovasi teknologi akan mampu membuat lompatan yang akan berdampak pada kerja-kerja profesi notaris sehingga notaris bisa bekerja semakin cepat yang akhirnya bermuara pada peningkatan kecepatan dan kemudahan berusaha di negara kita Indonesia,” tuturnya.
Di Indonesia, pemerintah juga mendukung kemajuan teknologi dengan meningkatkan akses kepada layanan telekomunikasi bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
Sejak 2015 m, pemerintah melakukan investasi infrastruktur konektivitas digital yang cukup besar dengan membangun jaringan tulang punggung serat optik sepanjang 12.128 kilometer yang dikenal dengan nama Palapa Ring.
Pengerjaan proyek tersebut sudah selesai pada Oktober 2019, sehingga memberikan fasilitas layanan komunikasi kepada seluruh daerah, utamanya ke wilayah Indonesia bagian timur.
“Djengan jalan tol internet itu, seluruh kabupaten dan kota di Indonesia (dapat) terhubung dengan internet. Tahap selanjutnya adalah menyambung infrastruktur digital ini dengan kegiatan-kegiatan produktif,” tegasnya.
Kemudian, Presiden mengatakan, fasilitas dan upaya pemerintah tersebut juga harus didukung dengan ekosistem yang baik. Oleh karenanya, Presiden mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menyongsong perubahan dan menghadapi tantangan di era disrupsi, untuk menghadirkan kualitas pelayanan kenotarisan dan layanan lain di segala bidang yang lebih cepat dan lebih baik.
“Saya harapkan melalui kongres ini dapat dilakukan pertukaran ide, gagasan, dan pengalaman sehingga dapat dihasilkan terobosan dan inovasi baru yang semakin meningkatkan kualitas dan mengukuhkan posisi notaris di era disrupsi ini,” tandasnya.(rid/tin/ipg)