Datangi Konjen Jepang, Green Woman Minta Stop Pendanaan Proyek Batubara

Belasan perempuan yang tergabung dalam Green Woman Lakardowo menggelar aksi damai di depan Gedung Konsulat Jenderal Jepang di Jalan Sumatra, Surabaya pada Rabu (26/6/2019).

Mereka meminta agar Pemerintah Jepang menghentikan pendanaan pada proyek-proyek Batubara terkhusus di Indonesia. Terlebih, pada 28-29 Juni mendatang, akan digelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara-negara yang tergabung dalam G20 di Jepang. Sejumlah tema diagendakan dibahas di forum ini, mulai dari ekonomi global hingga lingkungan dan energi.

Sutama Ketua Green Woman Lakardowo mengatakan, pembahasan lingkungan dan energi menjadi perhatian mereka dalam KTT tersebut. Menurutnya, saat ini dunia khususnya Indonesia masih bergantung pada penggunaan energi fosil, batubara, gas, dan minyak sebagai sumber energi.

Suasana aksi damai Green Woman Lakardowo di depan Gedung Konsulat Jenderal Jepang. Foto: Baskoro suarasurabaya.net

Di Indonesia, banyak Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) yang berdiri dan sedang dalam proses pembangunan. Data Green Woman menyebutkan, proyek-proyek ini merupakan bagian dari investasi negara G20 seperti China, Korea Selatan, dan Jepang.

Sutama menilai, batubara membawa dampak yang sangat negatif bagi lingkungan. Di daerahnya sendiri, yaitu Lakardowo, Mojokerto, mereka harus berjuang menghadapi pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas PT.PRIA yang menimbun limbah B3 Batubara. Kasus sejak 2010 ini menurut Sutama sudah dibawa ke semua tingkatan mulai pemerintah lokal hingga pusat, namun belum menemui hasil positif.

“Akhirnya, berkumpul di Konjen Jepang. Untuk Pemerintah Indonesia yany akan rapat di G20, agar Pemerintah Jepang bisa menghentikan pengiriman dan pengelolaan batubara,” ujarnya pada Rabu (26/6/2019).

Ia bercerita, Limbah Batu Bara telah membawa banyak dampak negatif di desanya. Penyakit seperti Ispa banyak diidap penduduk disana akibat penghirup debu batu bara. Selain itu, air juga telah tercemar dan warga harus membeli air bersih setiap hari.

“Air tidak layak dikonsumsi, sehingga harus beli dari air pegunungan. Setiap hari. 5 hari habis 1 tangki seharga Rp350 ribu,” ungkapnya.

Aksi ini merupakan rangkaian aksi yang digelar di beberapa daerah. Aksi dengan tuntutan serupa juga digelar pada 21 Juni lalu di depan kantor perusahaan energi Jepang di Jakarta, dan 26 Juni di Kedubes Jepang di Jakarta. (bas/ipg)