Jumat, 22 November 2024

Cek Kekayaan Kepala Daerah dan Kepala Dinas di Jatim, KPK Pinjam Kantor Gubernur

Laporan oleh Denza Perdana
Bagikan
Ilustrasi Kantor Gubernur Jawa Timur.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai pengecekan harta kekayaan 37 kepala daerah serta pejabat pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur, di Kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan, Surabaya, Senin (8/8/2019).

Aries Agung Paewai Kepala Biro Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur membenarkan ini. KPK memang meminjam ruangan di Kantor Gubernur Jawa Timur untuk melakukan pengecekan.

“Ya, betul. Di Ruang Brawijaya. KPK hanya pinjam tempat untuk memudahkan proses pemeriksaan,” ujarnya dikonfirmasi suarasurabaya.net, Senin (8/7/2019).

Sejumlah kepala daerah dan pejabat negara dipanggil untuk menjalani tatap muka dengan petugas KPK di Ruang Brawijaya, Kantor Gubernur Jawa Timur. Salah satu kepala daerah yang hadir yaitu Ipong Muchlissoni Bupati Ponorogo.


Ipong Muchlissoni Bupati Ponorogo saat memenuhi panggilan KPK di Ruang Brawijaya Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan, Senin (8/7/2019). Foto: Denza suarasurabaya.net

Febri Diansyah Juru Bicara KPK, hari ini di Jakarta menyatakan, KPK akan melakukan pengecekan harta kekayaan penyelenggara negara mulai hari ini sampai lima hari ke depan, pada 12 Juli 2019.

Selama lima hari ini, KPK akan membagi pemanggilan terhadap sejumlah pejabat setiap harinya. Khusus hari ini, ada 7 orang pejabat negara yang dipanggil. Sedangkan besok akan ada sembilan orang yang dipanggil.

Selain Ipong, mereka yang dipanggil KPK hari ini antara lain Thoriqul Haq Bupati Lumajang, Agus Pramono Sekda Kabupaten Ponorogo, Edy Rasiyadi Sekda Kabupaten Sumenep, Eri Susanto Kadis PU SDA Kabupaten Sumenep, A. Shadik Kadis Pendidikan Kabupaten Sumenep, dan Tutut Erliena Kadis Pendidikan Kabupaten Ponorogo.

Pemeriksaan ini berlangsung mulai pukul 08.00 WIB dan masih berlangsung sampai Senin siang pukul 12.00 WIB.

Pemeriksaan harta kekayaan ini, menurut Febri Diansyah adalah salah satu upaya pencegahan korupsi. Lewat pengecekan ini, KPK berharap dapat diketahui kebenaran harta yang dilaporkan pejabat.(den/tin/rst)

Berita Terkait

Surabaya
Jumat, 22 November 2024
28o
Kurs