Cegah Terorisme, Setiap Izin Mendirikan Bangunan Wajib Pasang CCTV

Dimyati Natakusumah anggota Komisi III DPR RI meminta Jenderal Idham Azis Kapolri bekerjasama dengan Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk melakukan deteksi dini terorisme serta mencegah kejahatan lainnya yang kerap terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.
‎
Pernyataan politisi PKS ini menyikapi peristiwa bom bunuh di Mapolrestabes Medan beberapa waktu lalu.

Menurut Dimyati, kerja sama yang dilakukan antara Idham dan Tito akan diteruskan ke jajaran pemerintah daerah (pemda). Nantinya, atas arahan Kemendagri, pemda dapat membuat aturan untuk mewajibkan pemasangan kamera CCTV bagi pihak yang memohonkan izin mendirikan bangunan.

“Saya mengimbau Kapolri dan Mendagri untuk kerjasama membuat memorandum of understanding (MoU). Dan nanti Mendagri tindaklanjuti ke Pemda,” kata Dimyati di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Karena itu, kata di, keberadaan kamera CCTV di tempat terbuka sangat penting untuk mendeteksi dan merekam peristiwa tindak pidana yang mungkin bisa terjadi. Nantinya, pihak yang memohon izin mendirikan bangunan dapat diwajibkan untuk memasang CCTV di depan bangunan yang didirikannya tersebut.

“Kita meminta ada kerja sama. Jadi setiap orang yang minta izin mendirikan bangunan (IMB), baik itu pertokoan, industri, rumah, agar memasang CCTV. Jadi setiap perizinan wajib dia harus pasang di depannya,” jelasnya.

CCTV itu sangat dibutuhkan di lokasi-lokasi vital untuk dapat melihat kejadian apa saja yang terjadi.

“Ini sangat membantu. Kalau polisi yang memasang (CCTV) berapa biayanya, Oleh karena itu bekerja sama. Tiap yang meminta izin wajib pasang CCTV. Nanti Command Center-nya ada di kecamatan dan dipadukan dengan kepolisian,” kata Dimyati.

Dimyati menjelaskan, kolaborasi konstruktif antara Polri, Kemendagri, dan Pemda ini sebagai early warning system untuk mencegah terjadinya tindak pidana, baik terorisme ataupun lainnya.(faz/iss/ipg)