Butuh Lari Cepat, Khofifah Minta Kopian Sistem Optimalisasi Pendapatan Siap Pakai dari KPK

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur usai menandatangani Kerja Sama Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Penertiban Barang Milik Daerah di Gedung Negara Grahadi, Selasa (23/4/2019), menekankan pentingnya koneksitas antar-Pemda melalui sebuah sistem terpadu.

“Harus ada koneksitas lini-lini yang menjadi bagian kepentingan bersatunya pusat data dan informasi. Karena itu, rapat koordinasi ini menjadi pintu masuk, tidak sekadar membangun koneksitas OPD di Pemprov, tapi juga koneksitas OPD Pemprov dan Kabupaten/Kota,” ujarnya.

Khofifah berharap, rapat koordinasi itu menjadi pintu masuk optimalisasi pendapatan daerah dan penataan aset daerah lebih baik. Setidaknya, rapat koordinasi ini mampu memetakan kendala-kendala penghambat optimalisasi pendapatan dan penataan aset di setiap daerah yang ada di Provinsi Jawa Timur.

“Apakah kita terkendala sistem? Apakah terkendala IT? Apa karena SDM? Menurut saya, dengan kehadiran KPK, akhirnya kita tahu membangun koneksitas itu tidak mudah. Banyak sumbatan-sumbatan akibat ego sektoral yang terjadi di mana-mana. Baik di pusat, provinsi, maupun di kabupaten/kota,” katanya.

Dalam rapat koordinasi itu, sejumlah kepala daerah di Jawa Timur menandatangani komitmen untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dan penataan aset. Khofifah berharap, tindak lanjut dari rakor itu akan muncul sebuah sistem dengan format seperti online single submission dan cashless.

“Kaitannya dengan semua ‘e’ itu: e-planning, e-budgeting dan seterusnya yang berseiring dengan apa yang dikenal dengan “smart-smart” seperti smart parking dan seterusnya. Pada dasarnya setiap daerah kan sudah punya inovasi,” katanya.

Inovasi-inovasi di setiap daerah itulah, yang menurut Khofifah, harus terkoneksi satu dengan lainnya sehingga berjalan berseiring untuk tujuan efektivitas optimalisasi pendapatan dan penertiban barang atau aset milik daerah.

Belum lama ini, kata Khofifah, dia membaca surat dari salah satu kabupaten di Jawa Timur, ada lahan yang seharusnya menjadi aset daerah tapi tidak ditemukan sertifikatnya sehingga terancam dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak lain.

“Ada lahan yang sudah menjadi kategori aset Pemprov, tapi ternyata tanah itu milik Kementerian Kesehatan. Makanya, supaya tidak selegenje, ini akan menjadi pintu masuk inventarisasi aset negara, yang ini memang tidak mudah,” ujarnya.

Dia berpendapat, perlu ada sebuah sistem terpadu daring (online) untuk diterapkan oleh Pemerintah Provinsi, sehingga mampu mengoneksikan semua sistem yang diterapkan pemkab/pemkot di Jatim. Tapi Khofifah enggan menerapkan sistem baru yang perlu uji coba.

“Saya tadi sampaikan (kepada Basaria Panjaitan Wakil Ketua KPK, red). Bu, boleh kami kopi sistem yang sudah siap supaya tidak uji coba-uji coba. KPK sudah menyiapkan sistem yang sekarang diuji coba di salah satu provinsi. Nanti kalau itu selesai bisa kita kopi sistemnya. Kalau masih uji coba-uji coba, saya kira hari ini kita butuh lari cepat,” ujarnya.

Sayangnya, Khofifah maupun Basaria Panjaitan Wakil Ketua KPK tidak menyebutkan sistem apa yang sedang diuji coba di salah satu provinsi itu. (den/dwi/rst)